Pemerintah Belum Siap Jalankan Pembatasan BBM Bersubsidi

Jakarta - Pemerintah dinilai belum siap menjalankan kebijakan pembatasan BBM untuk kendaraan mobil pribadi seperti yang telah direncanakan. Karena, infrastruktur dan SDM yang dimiliki belum memadai.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPP Hiswana Migas Eri Purnomohadi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (20/7/2010).

"Kita belum siap secara infrastruktur, secara SDM juga belum siap. Kalau itu dibatasi lagipula apa kompensasinya, karena yang namanya pengusaha, kalau investasinya return-nya harus jelas. Lagipula ada sosialiasasi dan pelatihan-pelatihan ke operator," ujarnya.

Eri meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menjalankan sebuah kebijakan. Sehingga hasilnya dapat memuaskan, tidak seperti kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji yang hasilnya berantakan sampai saat ini.

"Hiswana juga belum mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari pemerintah. Tidak segampang itu melakukan pembatasan terhadap mobil-mobil yang diproduksi di atas tahun 2005," jelas Eri.

Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan pemerintah akan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi yang diproduksi di atas tahun 2005.

Jika diterapkan mulai September, pembatasan ini ditargetkan bisa menghemat subsidi dalam APBN-P 2010 sebesar 2,3 juta kiloliter.


(dnl/qom)