Pemerintah Awasi Ketat Distribusi Elpiji 3 Kg

Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan sistem distribusi elpiji 3 kg secara nasional untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian elpiji 3 kg.

"Kelihatannya cukup bagus, artinya ketahuan nanti apakah yang menggunakan itu memang yang seharusnya kita tuju untuk menggunakan elpiji 3 kg," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/7/2010).

Menurut Evita, dari hasil ujicoba pendistribusian elpiji 3 kg secara tertutup di Kota Malang sejak tahun 2009 menunjukkan pengawasannya lebih mudah diawasi, meskipun penerapannya tidaklah mudah.

"Sudah kita mulai di 2009, sudah kita mulai di kota Malang untuk elpiji 3 kg ternyata tidak mudah ya," ungkapnya.

Evita menjelaskan, jika diterapkan sistem ini tidak hanya membatasi pengawasan peredaran paket perdana elpiji 3 kg, namun juga dapat membuat program tersebut lebih tepat sasaran.

Ia menjelaskan, penerapan sistem distribusi tersebut akan menggunakan mekanisme pembatasan jumlah penyalur paket  mulai dari SPBE, agen, sub agen, pengecer dan konsumen.

"Pembatasan agen elpiji itu nantinya akan dibatasi tiap kelurahan atau bisa juga ke RT/RW, jadi bisa dipantau berapa konsumsi maupun jumlah konsumen yang ada di tiap jalur distribusi di daerah," papar Evita.

Evita menyatakan, penerapan sistem distribusi elpiji secara tertutup ini akan diterapkan secara bertahap karena membutuhkan infrastruktur dan petugas pengawas di lapangan serta anggaran yang cukup besar.

Setelah Malang, pada tahun ini kota-kota lain seperti Malang Raya, Solo, dan Palembang akan mulai diterapkan ujicoba sistem baru ini.

"Tidak bisa sekaligus seluruh Indonesia. Tetap harus bertahap karena ada anggarannya," tegas Evita.


(epi/dnl)