Pemerintah Tutup 1 Pabrik Selang Elpiji Tak Ber-SNI

Jakarta - Pemerintah telah menutup satu pabrik yang memproduksi selang tak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Pemerintah juga telah menarik 20 ribu selang tak ber-SNI yang beredar di masyarakat.

Menurut Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Indroyono Soesilo, satu produsen selang nakal tersebut ditemukan saat tim Kementerian Perindustrian melakukan sidak ke 40 pabrik tabung elpiji dan 14 pabrik selang.

"Dari hasil penyisiran dan pemantauan tersebut ditemukan ada satu pabrik selang yang memproduksi selang yang tidak comply terhadap SNI. Saya lupa lokasinya di mana," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Menkokesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (30/7/2010).

Sementara berdasarkan hasil penyusuran Kementerian Perdagangan ke wilayah-wilayah yang menjual tabung, selang regulator dan kompor elpiji 3 kg,telah  ditemukan 20 ribu selang tak ber-SNI di Jawa Tengah.

"Mereka bergerak dari Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Jateng ditemukan 20 ribu selang tak ber-SNI dan semua ditarik," paparnya.

Kementerian Perdagangan juga meninjau ke stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE). Dalam sidak tersebut, ditemukan banyak tabung-tabung bocor yang ditarik. Mereka melihat adanya 300 tabung yang katupnya kendor dan goyang.

"Seperti kita ketahui bersama, tidak pernah ada tabung elpiji 3 kg yang meledak. Yang ada itu bocor. Itu akibat karena terjadinya pengoplosan," ungkapnya.

Menurut dia, pengoplosan itu terjadi karena harga jual elpiji 12 kg lebih mahal dari elpiji 3 kg. Saat ini disparitas harga antara kedua jenis elpiji tersebut mencapai Rp 1.600 per kg.

"Masyarakat diminta laporkan kalau ada yang kaya gini. 1 kg kan beda Rp 1.600. Jadi kalau 3 kg mereka dapat untung Rp 4.800. Tapi inikan merusak tabung dan sangat bahaya," ungkapnya.

Indroyo menjelaskan, pengoplosan gas dari elpiji 3 kg ke 12 kg ini merupakan salah satu penyebab utama ledakan tabung elpiji yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data badan reserse kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sepanjang tahun 2007-2010 telah terjadi kecelakaan dan kebakaran karena penggunaan elpiji sebanyak 76 kasus. Di mana 10 kasus terjadi di tahun 2007, 11 kasus pada 2008, 17 kasus sepanjang tahun 2009 dan 38 kasus hingga pertengahan tahun ini. Dari 76 kasus tersebut, 54
kasus terjadi dari penggunaan elpiji 12 kg dan 21 kasus untuk elpiji 3 kg.

"Jadi ternyata kecelakaan itu jauh lebih banyak terjadi karena penggunaan elpiji 12 kg," katanya.

Terkait adanya usulan dari Direktur Pertamina (Persero)  Karen Agustiawan agar elpiji isi 12 kg ikut disubsidi pemerintah, Indroyono menyatakan saat ini pihaknya masih mengkaji opsi-opsi soal cara mengatasi pengoplosan tersebut.

"Semua opsi sedang dikaji, ada kupon dan sebagainya. Jadi akan kami bahas lebih dalam lagi pada hari Senin pekan depan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Indroyono juga meminta badan standarisasi nasional (BSN) agar menyelesaikan SNI  untuk selang pada bulan September mendatang. "Kami minta ini dipercepat," tambahnya.



(epi/dnl)