Pemerintah Tak Khawatir Masyarakat Beralih ke Minyak Tanah

Samarinda - Pemerintah mengaku tidak menyimpan kekhawatiran maraknya ledakan gas elpiji 3 Kg mengakibatkan masyarakat kembali beralih menggunakan minyak tanah. Untuk itu pemerintah saat ini tengah fokus mengebut kajian penghapusan disparitas harga 3 Kg subsidi dan 12 Kg non subsidi.

"Saat ini terus mengkaji bagaimana caranya menghilangkan disparitas harga elpiji 3 Kg dan 12 Kg," kata Menko Kesra Agung Laksono kepada detikFinance,di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Jl Pangeran Diponegoro, Sabtu (31/07/2010).

Agung mengatakan, disparitas harga elpiji 3 Kg bersubsidi dan 12 Kg non subsidi dengan selisih harga Rp 70.600,memberikan langkah lain bagi sebagian elemen masyarakat untuk mengeruk keuntungan melalui pengoplosan elpiji 3 Kg yang berakibat terjadinya tabung.

"Aparat lagi mencari modus penyebaran elpiji hasil oplosan. Ada yang dengan cara bagi-bagi kupon kepada masyarakat miskin," ujar Agung.

Agung menambahkan, sinyalemen masyarakat yang ingin beralih kembali ke kompor minyak tanah, menyusul maraknya penemuan kerusakan tabung, bukan solusi tepat.

"Tidak. Itu adalah ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita jangan menyerah," imbuh Agung.

Tidak hanya tabung elpiji tidak berlogo SNI mengalami kebocoran,di sejumlah daerah pun elpiji berlogo SNI juga mengalami kebocoran. Menanggapi tabung berlogo SNI juga mengalami kebocoran, Agung membantah.



(ang/ang)