DPR: Pengawasan Bank Tak Independen Kalau di Bawah BI

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memandang usulan yang disampaikan Bank Indonesia (BI) mengenai skema pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak independen. Padahal pembentukan OJK pada dasarnya untuk membangun independensi dari lembaga pengawas jasa keuangan.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Pansus OJK Nusron Wahid usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Bank Indonesia di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/08/2010).

"Kita itu pada dasarnya ingin memisahkan dimensi moneter dan perbankan, tapi melihat usulan BI itu sama saja. Pengawasan masih di bawah BI, bagaimana mungkin bisa dibilang independen," ujar Nusron.

Menurutnya, jika pengawasan masih di bawah Gubernur BI maka bank sentral tidak akan bisa untuk mementingkan kepentingan moneter.

"Namun karena merupakan usulan kita pasti menerima apakah nantinya diterapkan atau tidak akan direnungkan kembali. Intinya usulan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi DPR," ungkap Nusron.

Lebih lanjut Nusron mengatakan, ada hal yang positif dari pembicaraan dengan BI. Antara lain, lanjut Nusron yakni pentingnya interkoneksitas antara BI dengan lembaga-lembaga perbankan.

"Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang diinginkan BI hanya lembaga perbankan saja, padahal masih banyak kepentingan bank sentral untuk operasi moneter, stabilisasi rupiah hingga sistem pembayaran," tuturnya.

Hal tersebut, sambung Nusron akhirnya membuat adanya salah tafsir di mana BI tidak ingin kehilangan otoritas perbankannya sehingga berdalih dengan badan otonom seperti Dewan Pengawas Perbankan.

"Jika poinnya adalah interkoneksi, kan di OJK pasti BI diberi kewenangan untuk interkoneksi jadi tidak putus hubungan dengan bank," ungkapnya.

Ditempat yang sama Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad menegaskan jika peran Dewan Pengawas Bank yang diusulkan BI sangat independen.

"Itu sangat independen (Dewan Pengawas Bank), dan tidak ada conflict interest karena pengawasan berada other side Dewan Gubernur," ungkap Muliaman.

Ia menuturkan adanya Dewan Pengawas Perbankan secara terpisah di BI akan membuat pengawas lebih independen di mana akan menjalankan fungsinya sendiri karena telah keluar dari Dewan Gubernur. "Pengawasan keluar dari Dewan Gubernur, dan intinya kita punya pengawas sendiri," tukasnya.



(dru/dnl)