BI Diimbau Jangan Terlena Pertahankan BI Rate

Jakarta - Bank Indonesia (BI) diimbau tidak tidak terlambat menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate karena terlena dengan kondisi ekonomi dalam negeri saat ini. Idealnya, BI Rate bisa naik 50 basis poin ke 7%.

Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Mirza Adityaswara menjelaskan, BI Rate sebaiknya bisa naik tahun ini. Kenaikannya bisa dilakukan secara bertahap masing-masing 25 basis poin hingga menyentuh 7%.

"BI jangan terlambat naikkan suku bunga. Memang masih perdebatan apakah naik sekarang atau tunggu pertumbuhan ekonomi tembus 6 persen, tetapi jangan sampai terlambat karena akan menyebabkan terjadinya koreksi di investor asing," ujarnya di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (23/8/2010).

Mirza menambahkan, memang saat ini pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia terjaga dengan baik. Namun, tanpa disadari pertumbuhan impor dan utang luar negeri juga terus menanjak.

"Kita banyak dipuji jadi lupa diri tidak melakukan prudent action. Salah satunya lupa menaikkan suku bunga," ujarnya.

Menurut Mirza, tingginya impor tersebut bisa mengakibatkan defisit pada neraca perdagangan. Selain itu, dengan target pertumbuhan ekonomi maka diperkirakan inflasi bisa lebih tinggi lagi.

"Infrastruktur kita tidak cukup, begitu pertumbuhan ekonomi 6 persen inflasi langsung tinggi. Tidak mudah mengendalikan inflasi tanpa tingkat suku bunga yang tepat," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui secara politik rencana BI menaikkan suku bunga adalah hal yang sulit dilakukan.

"Secara politis, BI masih ragu-ragu," jelasnya.

Jika inflasi kembali tinggi pada tahun depan, Mirza menilai bank sentral harus kembali menaikkan suku bunga acuan. Ia menambahkan, negara yang belum menaikkan suku bunga adalah negara yang masih dalam resesi, seperti Amerika, Inggris dan beberapa negara lainnya di Eropa.

Sementara Indonesia yang berada di Asia merupakan negara yang sudah keluar dari masa krisis.

"Di Asia itu Singapura, Malaysia, Thailand dan bahkan Australia sudah menaikkan suku bunganya," ucapnya.

Mirza mengatakan, tingginya inflasi bulan lalu didorong oleh tingginya permintaan, dengan demikian harus direspon secara moneter oleh pemerintah. Pemerintah juga harus menjaga kepercayaan investor asing melalui secara prudent menjaga tingkat inflasi sehingga tidak banyak capital outflow.




(ang/qom)