Komisi VII DPR Cium 'Korupsi' Data Minyak Mentah

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Achmad Rilyadi mencium adanya korupsi data minyak mentah yang dilakukan Badan Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan pemerintah karena adanya perbedaan jumlah lifting atau produksi minyak.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan data realisasi produksi minyak yang dimiliki pemerintah dan BP Migas dengan data riil di lapangan.

Dalam data  yang disampaikan  pemerintah dan BP Migas, realisasi produksi sepanjang tahun ini mencapai 957.000 barel per hari. Sementara, temuan di lapangan, lifting minyak mencapai 960.824 barel per hari.

"Kok bisa datanya berbeda? Data yang saya punya ini adalah data resmi," ujar Achmad dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (2/9/2010).

Untuk itu, Achmad meminta pemerintah dan BP Migas untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Menurutnya, jika memang benar terjadi maka akan membuat penerimaan negara akan berkurang sekitar 3.000 bph setiap harinya. "Saya minta penjelasan soal ini. Jangan sampai rakyat dibohongi," kata Achmad.

Hingga saat ini rapat yang membahas soal asumsi produksi migas dan harga minyak mentah Indonesia dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2011 ini masih berlangsung.

Dalam rapat nampak hadir Kepala BP Migas R. Priyono dan Dirjen Migas Evita Herawati Legowo. Sementara Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh sedang dalam perjalanan menuju ke gedung DPR.

Dalam paparannya, Kepala BP Migas, R Priyono menyampaikan realisasi rata-rata poduksi minyak secara nasional hingga tanggal 26 Agustus 2010 mencapai 957.949 barel per hari.

Adapun lima kontraktor kontrak kerjasama yang memproduksi minyak paling besar yaitu Chevron Pasific Ind sebesar 373.418 bph, Pertamina sebanyak 130.309 bph, Total E&P Indonesie sebanyak 95.194 bph, ConocoPhillips sekitar 61.612 dan CNOOC SES Ltd sebanyak 41.258 bph.

(epi/dnl)