UMKM Sumbang 53% PDB RI

Jakarta - Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) merupakan sektor paling penting yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. UMKM boleh dibilang sebagai penggerak ekonomi RI.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga Uno, dalam membuka sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional UMKM yang diselenggarakan Kadin Indonesia, di JCC, Jakarta, Jumat (3/9/2010).

"Sebuah sektor usaha yang populasinya lebih 2 kali lipat dari Malaysia. Sektor usaha yang selalu menyelamatkan bangsa," ujar Sandi.

Ia mengungkapkan, saat ini populasi UMKM mencapai 51,26 juta unit usaha yang merupakan 99 persen dari seluruh unit usaha yang ada di tanah air.

"Artinya, sebenarnya yang menggerakkan ekonomi bangsa ini adalah UMKM," ujarnya

Sandi menambahkan, sumbangan sektor UMKM terhadap PDB 2009 sangat signifikan, yaitu sebesar 53 persen. Bidang-Bidang usahanya sangat beragam, seperti makanan-minuman, jasa, pertanian, perikanan, kerajinan, retail, transportasi, dan lain sebagainya.

"Dengan jumlah pelaku yang demikian besar, dan jika didukung oleh kebijakan yang tepat, seharusnya UMKM dapat kuat dan terus tumbuh, baik dari segi turnover volumenya maupun juah pelakunya," tambah Sandi.

Rakornas Bidang UMKM dan Koperasi ini akan dibagi menjadi tiga komisi. Komisi-komisi ini secara khusu akan membahas Komisi I Akses Pembiayaan, Komisi II Akses Pasar, dan Komisi III Peningkatan Kapabilitas.

"Masing-masing komisi punya bahasan yang harus di eksplorasi lebih mendalam. Agar dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif untuk membangun UMKM yang kuat," jelasnya.

Melalui Rakornas ini, Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi mempunyai target yang ingin dicapai, yaitu:

1. UMKM mampu meningkatkan volume turnover sebesar 15 persen per unit UMKM,

2. UMKM mampu untuk go-internationalm Walaupun, harus harus diakui bahwa tren angka ekspor UMKM sedang menurun dari USD1,35 juta di 2008 ke USD1,23 juta di 2009,

3. Mempermudah akses kredit bagi UMKM, bukan habya suku bunga rendah. Akses kredit harus didampingi dengan capacity building, seperti alih teknologi dan peningkatan SDM,

4. Mempermudah perizinan legalitas usaha, dan sejenisnya. Izin diperlukan untuk banyak hal seperti akses ke perbankan, ekpor barang, import bahan baku, monitoring dan sebagainya.
 
"Kadin Indonesia menginginkan tumbuhnya UMKM formal, bukan informal," jelasnya.

Sandi berpendapat sudah saatnya bagi pemerintah, perbankan, dan masyarakat intuk merubah sudut pandangnya terhadap UMKM.

Industri besar dan UMKM harus diposisikan pada level yang sera, jangan dikotomikan antara industrialis-UMKM.

Kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan akses pelayanan sumber daya dan kesempatan melihat peluang ekonomi.

"Karena tidak menutup kemungkinan, industri kecil tumbuh menjadi industri besar. Sudah hukum alam, tidak ada sebuah bisnis yang tiba-tiba besar. Pasti ada prosesnya. Kita berharap tidak hanya KFC yang ada di sini tapi Ayam Bakar Mas Mono di mancanegara, tidak hanya Baskin Robbins yang ada di sini, tapi Es Teler 77 yang ada di mancanegara," tutupnya.

Sebagai informasi, Rakornas ini digelar dengan tema Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam rangka Kesetaraa Ekonomi Nasional di Jakarta Convention Center dan juga merupakan tindak lanjut dari Nasional Summit yang Kadim selenggarakan pada 29-31 Oktober 2009 di Jakarta.



(nia/qom)