Industri Keramik Merasa 'Dimusuhi' Perbankan

Jakarta - Janji pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menggalakkan penyaluran kredit perbankan ke sektor riil, tidak konkret. Perbankan lebih memilih untuk memarkirkan uangnya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Achmad Widjaya di Plaza Simas, Jalan Fachrudin, Jakarta Jumat (3/9/2010).

"Pemerintah itu nggak jelas. Pengusaha tidak lagi harapkan pinjaman ke bank, karena pemerintah mengelola Rp 273 triliun dan diparkir di SBI. Bank tidak dukung industri. Maka, saatnya instrumen asuransi yang lebih kencang," ungkap Widjaya.

Pemerintah pun menurut ASAKI tidak bisa mengendalikan inflasi, yang terbukti mengalami tren peningkatan. Salah satu faktornya adalah terjadi impor besar-besaran dan di sisi lain pemerintah tidak dapat membendung.

"Inflasi meningkat dan kurs rupiah menguat juga jangan dikira membawa dampak positif, tidak," ungkapnya.

"Kondisi yang disampaikan pemerintah, (penyaluran kredit) semua berjalan baik. Tapi sektor riil tidak," tegasnya.

Sementara itu, ASAKI masih mengalami defisit pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Dari target pasokan gas sebanyak 68-75 mmcsfd, yang baru tersalurkan ke pelaku usah keramik hanya 53-54 mmcsfd.

"Dengan (pasokan gas) segitu saja, mereka (pelaku usaha) hanya jalan 80-85% dari utilisasi. Sebenarnya bisa ditingkatkan lagi produksinya, tapi kita minta PGN kasih lebih," papar Widjaya.

Peningkatan pasokan gas ini juga, mau tidak mau harus ditingkatkan dalam waktu dekat. Pasalnya mulai tahun 2011 dipastikan akan ada tiga pabrik keramik baru yang berdiri di Indonesia. Keseluruhannya berasal dari investor luar negeri.

"Tahun depan suplai 60-100 mmcsfd, dengan masuknya tiga pabrik keramik masuk Indonesia. Ini harus dikembalikan ke PGN," paparnya.



(wep/dnl)