Perbanas : BI Terlalu Merespon Tekanan Politik

Jakarta - Persatuan bank-bank nasional (Perbanas) menilai Bank Indonesia (BI) terlalu merespon tekanan politik, terutama dalam menerapkan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan beberapa waktu belakangan. Perbanas minta Gubernur BI Darmin Nasution menghindari tekanan-tekanan dari DPR RI.

"Dalam beberapa kebijakan terakhir ada nuansa BI terlalu merespon tekanan pasar jangka pendek atau karena adanya tekanan politik," ujar Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono dalam temu wartawan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Sabtu (4/9/2010).

Sigit menilai, dalam beberapa kebijakan terakhir yang ditetapkan BI terlihat adanya kesan BI terlalu menanggapi berbagai tekanan dari luar, terutama tekanan politik. Misalnya, lanjut Sigit, regulasi Loan to Deposit Ratio (LDR) yang dikaitkan dengan penetuan Giro Wajib Minimum (GWM).

Menurutnya, menaikkan GWM memang bisa mengendalikan inflasi. Namun, BI dinilai Sigit harus bisa mengaitkannya dengan LDR. Sebab, salah-salah bisa menimbulkan kebijakan yang kontradiktif dan menghambat kinerja perbankan.

"Arahnya membingungkan antara mendorong kredit atau menekan kredit," ujarnya.

Oleh sebab itu, Sigit menegaskan agar Darmin sebagai Gubernur BI yang baru sebaiknya tidak terlalu menghiraukan tekanan-tekanan yang diberikan DPR RI. Sigit mewakili perbanas meminta Darmin fokus pada kebijakan-kebijakan perbankan ketimbang menimbang-nimbang usulan yang bersifat politis.

"Nggak ada yang namanya disetujui dengan syarat. Disetujui ya disetujui saja. Kalau sudah jadi Gubernur BI nggak ada yang bisa turunkan. Gubernur BI itu kan lebih sakti dari yang lain. Pergantian cuma bisa dilakukan kalau terkait kriminal. Gubernur BI nggak perlu takut pada pemerintah," tandasnya.



(dro/dro)