Kemenkeu Tolak Remunerasi Pegawai Kementerian BUMN di 2011

Jakarta - Usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat anggaran sebanyak Rp 227,5 miliar di tahun 2011 ditolak oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas dan hanya disetujui sebanyak Rp 140,78 miliar. Usulan anggaran sebanyak Rp 227,5 miliar itu sudah termasuk rencana anggaran remunerasi pegawai.

Demikian hal itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam raker dengan Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2010).

"Semula kita mengajukan anggaran untuk tahun 2011 sebesar Rp 227,5 miliar termasuk rencana anggaran remunerasi pegawai. Namun setelah pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, baseline anggaran Kementerian BUMN tahun 2011 disetujui hanya sebesar Rp 140,787 miliar," katanya.

Ia mengatakan totak anggaran tahun 2011 sebesar Rp 140,787 miliar itu akan dibagi kepada dua program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN sebesar Rp 74,87 miliar dan Program Pembinaan BUMN Rp 65,91 miliar.

Selain remunerasi pegawai, usulan anggaran sebanyak Rp 227,5 miliar itu juga termasuk dana mengganti kendaraan dinas roda empat yang relatif sudah tua. Menurutnya, dari 75 kendaraan dinas yang ada, sebagian telah berumur lebih dari 10 tahun sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang relatif lebih besar.

Selain itu juga dana lanjutan renovasi gedung kantor Kementerian BUMN, yang meliputi sistem keamanan kebakaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penggantian kulit bagian luar gedung (cladding).

Juga lay out gedung yang tidak sesuai dengan standar lay out gedung pemerintahan pada umumnya, pekerjaan halaman luar dan pekerjaan listrik (cable link, capacitor bank, dan genset).

Kementerian BUMN juga membutuhkan dana untuk Revisi UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang sudah tercantum dalam Prolegnas 2010.


(ang/dnl)