Anggaran Pegawai Besar, Pemerintah Rampingkan Jumlah PNS

Jakarta - Pemerintah mengakui tidak terstrukturnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu pemerintah akan menyiapkan desain besar untuk merampingkan struktur kepegawaian.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa tidak menampik kecilnya alokasi anggaran belanja modal jika dibandingkan dengan anggaran belanja pemerintah yang nilainya cukup besar, sementara jumlahnya sudah terlalu banyak.

"Ditengarai banyak belanja untuk aparatur negara terutama di daerah sehingga porsi untuk belanja modal terutama infrastruktur itu kecil. Kita mau membuat grand design berapa jumlah aparatur yang ideal dan berapa porsi yang tepat untuk APBD sehingga ada bantalan anggaran," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jalan Lapangan Banten, Jakarta, Senin (6/9/2010).

Hal itu, lanjut Hatta, disebabkan adanya 'penggemukkan' pegawai pada beberapa pos. Sedangkan ada juga pos yang mengalami kekurangan pegawai.

"Memang ada mismatch. Ada yang kelebihan PNS pada pos-pos tertentu, tapi ada juga PNS yang diperlukan justru kurang. Seperti tenaga perawat dan dokter, sedangkan ada tenaga administrasi yang berlebihan," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah sedang menggodok pembuatan grand design mengenai distribusi dan komposisi jumlah aparatur negara yang ideal di setiap kabupaten dan propinsi untuk kemudian disesuaikan dengan porsi belanja pegawai yang tepat di APBN dan APBD.

"Sehingga (APBN/APBD) masih memiliki fiskal space untuk belanja modal ataupun bantalan kalau terjadi sesuatu. MenPAN (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sudah membentuk grand design," tandasnya.



(nia/dnl)