LPS Bayar Klaim Nasabah Rp 600 Miliar

Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan kepada nasabah sebesar Rp 600 miliar sampai September 2010. Dana klaim tersebut merupakan fungsi penjaminan dalam bentuk pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah di 29 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 1 Bank Umum yang dicabut izin usahanya.

Demikian disampaikan oleh Direktur Klaim dan Resolusi Bank LPS Noor Cahyo ketika ditemui detikFinance di acara Malam Peduli Konsumen Perbankan di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin Malam (25/10/2010).

"Sejak berdirinya LPS kita telah menutup dan memberikan penjaminan terhadap 29 BPR dan 1 Bank Umum dengan dana klaim yang mencapai Rp 600 miliar," ujarnya.

Noor Cahyo mengungkapkan dari ke 29 BPR tersebut, penjaminan yang paling besar itu diberikan kepada nasabah PT Bank BPR Tripanca.

"Dananya hampir mencapai Rp 360 miliar untuk menangani penjaminan terhadap nasabahnya," jelas Noor Cahyo.

Dana penjaminan lain yang dibayar adalah untuk Bank IFI yang mencapai Rp 130 miliar. Khusus untuk Bank IFI, lanjut Noor Cahyo, saat ini masih dilakukan mitigasi lanjutan yakni sedang dalam proses untuk melelang seluruh asetnya.

"Saya kira dalam beberapa bulan lagi seluruh aset Bank IFI akan terjual. Kan kita mempunyai waktu untuk mitigasi itu selama 2 tahun dimana dilakukan verifikasi
dan rekonsiliasi dana nasabah hingga pelelangan aset," papar Noor Cahyo.

Seperti diketahui Bank Indonesia mencabut izin usaha PT BPR Tripanca Setiadana terhitung mulai Selasa (24/3/2009). LPS selanjutnya segera menyelesaikan klaim penjaminan simpanan nasabah BPR yang berlokasi di Lampung tersebut. Pencabutan izin usaha BPR Tripanca tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur BI No 11/15/KEP.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009.

Sedangkan PT Bank IFI (Bank IFI) dicabut izin usahanya pada April 2009 lalu. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/ 19 /KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, BI memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Bank IFI. Pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/9/PBI/2004 Tanggal 26 Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan PBI No.10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008.



(dru/qom)