BI Salahkan Masyarakat yang Pilih 'Gestun' Ketimbang Kredit Resmi

Jakarta - Praktek gesek tunai alias 'Gestun' kartu kredit ternyata muncul sebagai akibat dari sulitnya nasabah mendapatkan akses kredit ke industri perbankan. Dengan kemudahan menggesek kartu kredit, masyarakat lebih memilih cara ilegal ini dibandingkan dengan pergi ke bank untuk memperoleh kredit resmi.

Kepala Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Aribowo mengungkapkan fungsi kartu kredit pada dasarnya memang hanya digunakan sebagai alat pembayaran. BI pun menyalahkan masyarakat masyarakat yang menyalahgunakan kartu kredit untuk 'Gestun' itu.

"Tetapi memang orang-orang menyalahgunakan kartu kredit tersebut. Jadi masyarakat memang salah, seharusnya mereka lebih baik pergi ke bank untuk
memperoleh kredit resmi yang legal," ujarnya ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Rabu (03/11/2010).

Aribowo mengatakan, dengan kemudahan seseorang saat ini untuk mendapatkan kartu kredit dibandingkan kredit resmi maka masyarakat cenderung menggunakan kartu kredit untuk menarik tunai.

"Maka dari itu bank sentral terus melakukan sosialisasi bahwa penarikan tunai yang tidak melalui ATM atau biasa di merchant itu tidak benar dan ilegal," jelasnya.

Masyarakat, lanjut Aribowo akan terlena untuk menarik dananya terus menerus hingga akhirnya tidak ada kemampuan untuk menggantinya.

"Kadang malah gali lubang tutup lubang, padahal masyarakat akan rugi karena tetap saja akan ditagih oleh bank," tuturnya.

Ia menambahkan, dengan adanya pembengkakan pembayaran kartu kredit maka industri perbankan akan mengalami kerugian. "Rasio Kredit Bermasalah (NPL) akan terus bertambah dan mengakibatkan kerugian pada bank," tambahnya.

Kedepan, lanjut Aribowo, bank sentral bersama dengan industri perbankan dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) akan terus memantau pemberian kredit melalui kartu kredit secara intensif. Kelengkapan data, informasi debitur bahkan hingga survei latar belakang nasabah menurut Aribowo akan terus ditingkatkan.

"Jadi para calon nasabah kartu kredit baru akan dipantau lebih ketat dan diberikan sosialisasi mengenai bahaya dan risiko gesek tunai dengan kartu kredit," paparnya.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengakui banyak menerima laporan dari nasabah perbankan terkait kartu kredit. Laporan tersebut banyak yang terkait nasabah tidak mampu membayar cicilan utang akibat ulah menggunakan praktek gestun kartu kredit.

Untuk diketahui, PBI No.11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) disebutkan bahwa Acquirer (bank penerbit) wajib menghentikan kerja sama dengan merchant atau pedagang yang merugikan Prinsipal, Penerbit, Acquirer dan/atau Pemegang Kartu, antara lain Pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan (fraudster), memproses penarikan atau gesek tunai (cash withdrawal transaction) Kartu Kredit, atau memproses tambahan biaya transaksi (surcharge).

Selain praktek gesek tunai (Gestun) ilegal oleh merchant-merchant, praktek yang marak kini adalah pemalsuan identitas nasabah kartu kredit. Semenjak diberlakukannya chip dalam kartu kredit, fraud dalam bentuk pemalsuan identitas nasabah justru meningkat namun pemalsuan kartu kredit turun drastis.



(dru/qom)