Jadi Tersangka Kasus Suap Miranda, Nurlif Non-Aktif dari BPK

Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VII T.M Nurlif resmi dinon-aktifkan dari jabatannya. Hal tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno BPK untuk mempermudah pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qasasi ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Selasa (11/1/2011).

"Saya sudah dapat laporan dimana beliau (T.M Nurlif) di non-aktifkan dalam rapat internal BPK," ujar Achsanul.

Ia mengungkapkan, status T.M Nurlif yang dinon-aktifkan dilakukan untuk mempermudah menghadapi pemeriksaan dan sidang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mantan Anggota Komisi XI tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Tetapi kan masih harus menunggu keputusan selanjutnya, ketika Nurlif tidak terbukti bersalah ya tetap sebagai Anggota BPK nantinya," jelas Achsanul.

Namun, Achsanul menambahkan ketika Nurlif terbukti bersalah maka DPR melalui Komisi XI akan menetapkan Anggota BPK baru dengan perolehan suara terbanyak setelah Nurlif dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Anggota BPK di DPR periode 2009-2014 Jumat (11/9/2009).

"Ketika memang dia (Nurlif) terbukti bersalah maka posisi setelahnya yang akan menjadi Anggota BPK, maka kita tidak perlu mengadakan fit and proper test kembali," kata Achsanul.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU BPK, disebutkan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan sementara dari jabatannya oleh BPK melalui Rapat Pleno apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seperti diketahui, TM Nurlif ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu 1 September 2009. Dia diduga menerima uang terkait pemilihan Miranda S Goeltom pada 2004 lalu.

Dalam kasus suap pemilihan DGS BI tahun 2004 ini, 4 orang mantan anggota Komisi IX DPR telah divonis bersalah. Dudhie Makmun Murod (PDIP), Udju Djuhaeri (TNI/Polri) yang divonis pidana penjara selama 2 tahun, Hamka Yandhu (Golkar) selama 2 tahun 6 bulan penjara, dan Endin Soefihara (PPP) selama 1 tahun 3 bulan penjara.

KPK pun menyangkakan para mantan anggota DPR itu melanggar ketentuan mengenai penyuapan yakni Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ancaman pidananya maksimal lima tahun penjara.

Nurlif sebelum menjadi Anggota BPK pernah duduk sebagai Anggota Komisi XI DPR periode 2004 sampai 2009 dan Anggota Panitia Anggaran DPR, tahun 2004 sampai 2009. Pemilihan Nurlif sebagai Anggota BPK juga sempat menuai kontroversi ketika itu karena menggantikan dua calon Anggota yang gugur yakni Gunawan Sidauruk yang merupakan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat dan Dharma Bhakti yang merupakan Sekjen BPK.

Gunawan Sidauruk dan Dharma Bhakti dianggap melanggar UU No 15 tahun 2006 khususnya Pasal 13 huruf J secara tegas menyebutkan "Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Akhirnya DPR menetapkan calon yang telah gugur yakni Ali Masykur Musa dan TM Nurlif sebagai pengganti Gunawan Sidauruk dan Dharma Bakti
sebagai Anggota BPK.



(dru/qom)