detikfinance

Menkeu Tertibkan Upah Pungut Pejabat Daerah

Ramdhania El Hida - detikfinance
Senin, 31/01/2011 18:45 WIB
Menkeu Tertibkan Upah Pungut Pejabat Daerah
Jakarta -Pemerintah berencana melakukan penyelarasan terhadap upah pungut yang selama ini menjadi salah tambahan pemasukkan bagi Kepala Daerah seiring dengan rencana penyesuaian gaji dan tunjangan pejabat negara.

"Upah pungut itu, kalau seandainya upah pungut, itu termasuk take home pay. Jadi kalau nanti ada penyelarasan, itu termasuk upah pungut pimpinan daerah, tentu akan ada penyesesuaian," ujar Menteri keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan banteng, Jakarta, Senin (31/1/2011).

Sejauh ini, upah pungut bagi Kepala Daerah memberikan tambahan penerimaan yang cukup besar apalagi bagi Kepala Daerah yang bertugas di daerah dengan penerimaan pajak yang besar.

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 973/321/SJ, pemerintah masih memberi izin aliran upah pungut pajak kepada pejabat daerah. Surat edaran tertanggal 5 Februari 2009 itu dikeluarkan setelah KPK mulai mengusut pemberian upah pungut kepada pejabat.

Upah itu diambil dari hasil pungutan pajak masyarakat. Surat edaran itu berisi penundaan sementara pencairan upah pungut pajak daerah selama tahun anggaran 2009.

Berdasarkan surat edaran tersebut, aliran upah pungut kepada sejumlah pejabat tidak boleh dilakukan sampai revisi berbagai aturan tentang upah pungut selesai dilakukan.

Untuk sementara waktu menunda realisasi biaya pungut pajak 2009 meski sudah ada pemungutan pajak daerah dan dicantumkan di APBD 2009, sampai ditentukan Permendagri yang baru. Namun demikian, surat edaran Mendagri tersebut masih mengizinkan aliran upah pungut kepada sejumlah pejabat daerah.

Pejabat pemerintahan daerah yang masih boleh menerima upah pungut adalah aparat pelaksana pajak dan penanggung jawab di daerah.

Selain itu, surat edaran juga mengizinkan aliran upah pungut kepada pejabat Pertamina dan Kepolisian di tingkat daerah.

Berdasar penelusuran, setidaknya pernah ada dua Kepmendagri yang mengatur alokasi upah pungut, yaitu Kepmendagri Nomor 27 tahun 2002 dan Kepmendagri Nomor 35 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Kepmendagri Nomor 35 tahun 2002 diterbitkan pada 16 Juli 2002 dan menggantikan Kepmendagri Nomor 27 tahun 2002 yang terbit pada 24 Mei 2002.

Pasal 4 Kepmendagri Nomor 35 tahun 2002 memperbolehkan alokasi biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada beberapa instansi, yaitu aparat pelaksana pemungutan (70 persen) dan aparat penunjang yang terdiri dari tim pembina pusat (2,5 persen), kepolisian (7,5 persen), dan aparat penunjang lainnya (20 persen).

Pasal 5 mengatur alokasi biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada dinas/instansi pengelola (20 persen), Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya (60 persen), tim pembina pusat (5 persen), dan aparat penunjang lainnya (15 persen).

Kemudian pasal 6 memperbolehkan alokasi biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan untuk biaya pemungutan PLN (54 persen), petugas PT PLN setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan (20 persen), aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan (20 persen), dan tim pembina pusat (6 persen).

Kepmendagri Nomor 35 tahun 2002 tidak lagi mengatur tentang penggunaan insentif upah pungut pajak yang yang diterima oleh pejabat.

Padahal, Kepmendagri Nomor 27 tahun 2002 sebelumnya mengatur biaya pemungutan pajak hanya digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan, dan pengawasan.

Kemudian, Pemerintah berencana mengubah nama upah pungut menjadi insentif melalui penerbitan Peraturan Pemerintah yang ditargetkan selesai Maret 2010 lalu.

"Surat Edaran Mendagri memang belum cukup kuat untuk menghentikan upah pungut secara permanen. Makanya saya sebutkan sifatnya sementara, sambil menunggu PP Insentif selesai," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, tahun lalu.

Mendagri menuturkan, upah pungut sebelumnya dinamai dana perangsang.

"Jadi uangnya dikasih dulu sebelum terima pajaknya. Ini berlaku sejak 1978, setelah itu dana perangsang ini diubah namanya menjadi upah pungut. Nah besok namanya berubah jadi insentif," jelas Gamawan.

Dia menegaskan semua daerah sudah dilarang menyetor upah pungut ke pemerintah pusat, kepolisian, serta Gubernur.

"Stop mulai Januari. Sekarang kalau ditanya siapa penanggung jawab upah pungut tersebut, maka sekarang saya jawab bahwa sesuai pasal 156 penanggung jawabnya adalah kepala daerah," pungkas Mendagri.
(nia/dnl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Yuk, Menabung Saham Jumat, 13/11/2015 09:22 WIB
    Yuk, Menabung Saham
    Kemarin Wakil Presiden Jususf Kalla (JK) meluncurkan kampanye menabung saham. Seperti apa bentuknya dan bagaimana caranya?


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut