Dirjen Bea Cukai Bantah Anak Buah Terlibat Kasus Film Impor

Jakarta - Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono membantah ada anak buahnya yang terlibat kasus 'permainan' bea masuk film impor.

"Ya nggak mungkin lah, kita kan memeriksa dengan benar. Isu itu kan yang buka Bea Cukai. Jangan diputarbalikkan," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (18/5/2011).

Agung menegaskan pemerintah tetap fokus dalam upaya penegakkan aturan perpajakan dengan menerapkan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

"Pokoknya pemerintah menaruh concern yang sangat serius tentang ini karena kalau terkait dengan bea cukai, bea cukai membuka isu ini dengan menerapkan Bea Masuk dan PDRI secara benar sesuai aturan yang berlaku, jadi sekarang terserah publik mana yang terindikasi atau tidak, yang penting buat kami, kami menjalankan tugas kami sebenar-benarnya," tegasnya.

Agung menjelaskan mengapa dari semua importir film yang ada dan hanya 3 importir yang bermasalah karena 3 importir tersebut merupakan importir terbesar sehingga mereka lah yang terberitakan.

"Tiga importir ini kan sangat besar, pangsanya besar bisa sampai 90-95% justru itulah mereka yang protes," jelasnya.

Dia menegaskan pihaknya tetap memberlakukan aturan yang sama pada semua pihak.

"Padahal semua diperlakukan sama. Tapi yang penting bagi kami, kami menerapkan aturannya secara sama, cuma karena yang 3 ini importir yang besar sekali, kaitannya dengan MPAA (Motion Picture Assosiation οf America) jadi otomatis dia akan lebih muncul dipermukaan dibanding yang lain. Semuanya berlaku sama," tegasnya.

Mengenai adanya isu kartel dalam industri perfilman, Agung menyatakan hal tersebut bukan urusan Bea Cukai.

"Concern kita, kan kita dari sisi fiskal, kalau kartel itu kan dari sisi perdagangan di luar kemenkeu dan juga Bea Cukai dan yang penting bagaimana kita menangani perfilman ini jadi lebih baik ke depan. Kami bekerja dari sisi fiskalnya bagaimana cara membuat aturannya, penerapannya, bea masuk dan sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional Deddy Mizwar melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Kalangan industri perfilman menduga ada oknum Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang terkait dalam praktik kartel dalam bisnis impor film.

Deddy menyatakan hal tersebut karena cukup mengherankan, dari semua importir film, mengapa hanya Motion Picture Assosiation of America (MPAA) yang bermasalah dengan pembayaran pajak dan bea masuk film impor.



(nia/hen)