RUU Mata Uang Akhirnya Disahkan DPR

Ramdhania El Hida - detikfinance
Selasa, 31/05/2011 15:01 WIB
//images.detik.com/content/2011/05/31/5/dpr2-dalam.jpg Foto: dok.detikFinance
Jakarta -DPR akhirnya resmi mengesahkan RUU Mata Uang sebagai undang-undang baru dalam sidang paripurna hari ini. Lewat UU baru ini, maka mulai 17 Agustus 2014 Menteri Keuangan bakal ikut tandatangan di uang kertas.

Anggota Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi mengatakan, dalam pembahasan RUU Mata Uang bersama pemerintah pusat telah menghasilkan penambahan jumlah pasal, dari 46 pasal menjadi 48 pasal.

"Jumlah bab pada RUU ini tidak mengalami perubahan, hanya terdapat beberapa perbaikan redaksional pada judul bab guna menyederhanakan penyampaian isi yang terkandung agar menjadi lebih representatif," ungkapnya dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2011).

Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardojo selaku wakil pemerintah pusat menjelaskan, ada beberapa substansi krusial yang telah disepakati dengan Komisi XI DPR RI dalam RUU Mata Uang ini, yaitu :

  1. Pemerintah turut sebagai pihak yang menandatangani uang kertas rupiah bersama dengan pihak Bank Indonesia (BI), yang akan diberlakukan, dikeluarkan, dan diedarkan mulai tanggal 17 Agustus 2014
  2. Perencanaan dan penentuan jumlah uang yang dicetak dilakukan oleh BI berkoordinasi dengan pemerintah
  3. Pemusnahan rupiah dilakukan oleh BI berkoordinasi dengan pemerintah
  4. Pencetakan rupiah dilaksanakan oleh BUMN dan dalam hal BUMN tidak sanggup melaksanakannya, maka pencetakan rupiah dilaksanakan oleh BUMN bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang jelas, transparan, dan akuntabel serta menguntungkan negara
  5. Pemberantasan rupiah palsu dilakukan oleh badan yang mengoordinasikan pemberantasan rupiah palsu
  6. Dilakukan audit secara periodik terhadap pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  7. Setiap transaksi keuangan di wilayah Republik Indonesia (RI) dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah
  8. Perubahan harga rupiah diatur dengan undang-undang tersendiri dan selama perubahan harga rupiah belum diundangkan, maka perubahan harga rupiah tidak dapat dilaksanakan
"Semoga RUU Mata Uang mampu memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam pengelolaan dan pengendalian rupiah di masa yang akan datang serta dapat meningkatkan martabat bangsa di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya Agus Marto dalam kesempatan yang sama.

Sidang pun menyepakati RUU Mata Uang untuk menjadi UU usai Pimpinan Sidang Paripurna DPR Anis Matta mengetuk palu.

(nia/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut