detikfinance

Pemerintah Terlalu Ribet, Naikkan Saja Harga Premium!

Herdaru Purnomo - detikfinance
Minggu, 08/01/2012 11:42 WIB
//images.detik.com/content/2012/01/08/1034/POMbensin.jpg
Jakarta -Upaya pemerintah yang akan melakukan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus Premium di April 2012 menuai pro dan kontra. Pemerintah dinilai terlalu takut untuk menaikkan harga BBM, padahal harga minyak dunia terus merangkak naik dan anggaran subsidi terus membengkak.

Ekonom Drajad Wibowo mengatakan dilema pembatasan BBM Vs kenaikan harga BBM itu terjadi karena para menteri mendekati masalah BBM ini secara parsial.

"Secara sektoral masing-masing. Dimana Menkeu berkutat pada nilai APBN-nya saja, Menteri ESDM pada teknis nya saja dan Mendagri malah tidak tahu apa peranannya, padahal data penduduk yang berhak atas subsidi BBM harusnya ada pada Kemendagri," papar Drajad ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Minggu (8/1/2012).

Karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak, Drajad menambahkan harusnya kebijakan BBM ini didekati dari semua penjuru, komprehensif. Pemerintah terlalu ribet dalam mengambil kebijakan tersebut.

"Jadi ketika misalkan pemerintah menaikkan harga BBM, solusi bagi rakyat miskin bukan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Buktinya, meski sudah dinaikkan berkali-kali sudah ada BLT, tetap saja subsidi BBM membengkak dalam APBN. Artinya kombinasi kenaikan harga BBM dan BLT gagal mencapai tujuan fiskalnya," ungkapnya.

Bagaimana kebijakan yang komprehensif itu? Drajad mengatakan cukup banyak elemennya, mulai dari elemen registrasi kependudukan, NPWP sampai jaminan sosial. Seandainya pemerintah berani menghapuskan subsidi menjadi nol sekalipun kalau kebijakannya maksimal justru banyak masyarakat yang mengerti dan bahkan senang.

"Kembangkan instrumen total football sehingga masyarakat tidak terpengaruh mau BBM naik atau turun, karena penghasilannya meningkat lebih besar. Kalau biaya naik 10 tapi penghasilan naik 50, orang lebih senang daripada biaya dan penghasilan tetap. Instrumen total football itu membuat masyarakat, bahkan rakyat miskinpun diuntungkan, tidak peduli harga BBM naik, turun atau BBM dibatasi," jelasnya.

Menurut Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, menaikkan harga BBM lebih simpel daripada pembatasan yang berujung kepada konversi BBG. Belum lagi dalam konversi tersebut masyarakat harus membeli converter kit yang harganya cukup mahal.

Konsekuensi dari naiknya harga BBM bersubsidi alias premium adalah mendorong inflasi. Namun, diperkirakan kenaikan inflasi masih bisa diantisipasi.

"Kalau menaikkan hanya Rp 1.000, inflasi 1 persen, tapi terukur," katanya.
(dru/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut