detikfinance

Daftar Aturan Perpajakan Terbaru

PB Taxand - detikfinance
Senin, 16/01/2012 07:10 WIB
Halaman 1 dari 2
Jakarta -1. Mulai 11 November 2011, yang berwenang menandatangani formulir Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Amerika Serikat (Form 6166) yaitu P.J. Bazick, Field Director, Philadelphia Account Management Center. Mengantikan pejabat sebelumnya Ivy S. Chesney yang telah menjabat sejak 24 April 2008. (Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE—83/PJ./2011 tanggal 11 November 2011)

2. PPh yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional dan PPh terutang atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara di pasar internasional, ditanggung oleh Pemerintah. Ketentuan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. (Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PJ.011/2011 tanggal 19 September 2011)

3. Badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan wajib keagamaan, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, adalah badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yaitu terbatas hanya kepada Badan Amil Zakat Nasional; Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhamadiyah, LAZIS NU dan LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; Lembaga sumbangan Kristen Indonesia (LEMSAKTI); dan 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selengkapnya silahkan buka (Peraturan Dirjen Pajak No.PER-33/PJ./2011 tanggal 11 November 2011)

4. Bagi perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated), diatur bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan BKP (CPO/PKO), dapat dikreditkan; Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan; Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya. (Surat Edaran No.SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011)

5. Bagi Wajib Pajak yang merupakan Kontraktor Kerja Sama di bidang minyak, dan gas bumi, Surat Keterangan Pembayaran PPh Sementara dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak, paling lama 14 hari kerja sejak permohonan Kontraktor diterima secara lengkap. (Peraturan Dirjen Pajak No. PER-29/PJ/2011 tanggal 19 September 2011)

6. Sebagai tahap pertama, sensus pajak hanya dilakukan terhadap sentra ekonomi/kawasan bisnis yang ada di wilayah kerja KPP Pratama. Apabila seluruh sentra ekonomi/kawasan bisnis telah selesai dilakukan sensus pajak, baru dilanjutkan terhadap gedung bertingkat tinggi, terakhir terhadap kawasan pemukiman. Yang dimaksud dengan sentra ekonomi/kawasan bisnis adalah mall, plaza dan sejenisnya, pasar, trade center, business district, ruko, rukan, kawasan industri, kawasan perikanan, termasuk keramba ikan, kawasan perkebunan buah2an dan bunga, kawasan pertambangan, kawasan peternakan, kawasan penjualan oleh-oleh, cenderamata dan sejenisnya. (Surat Penegasan No.S-378/PJ.08/2011 tanggal 1 November 2011)

7. Seminggu sebelum sensus pajak dilakukan, KPP wajib melakukan sosialiasi tentang SPN ke lokasi sensus yang diantaranya memberitahuan Wajib Pajak mengenai data dan informasi yang harus dipersiapkan pada saat sensus pajak dilaksanakan. (Surat Penegasan No.S-249/PJ./2011 tanggal 14 Oktober 2011)Next

Halaman 12
(qom/qom)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 27/10/2014 11:44 WIB
    Wawancara Khusus Menkeu
    Bambang Brodjonegoro: Kita Sebagai Menteri Bukan Superman
    Salah satu menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang didapuk sebagai Menteri Keuangan. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia ini tidak asing dengan lingkungan Kementerian Keuangan.
  • Gb Kamis, 30/10/2014 08:45 WIB
    Ellen May: Bye-bye QE
    Quantitative Easing, kebijakan Pelonggaran Kualitatif adalah sebuah kebijakan moneter di AS. Sekarang kebijakan ini sudah selesai.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut