detikfinance

Daftar Aturan Perpajakan Terbaru

PB Taxand - detikfinance
Senin, 16/01/2012 07:10 WIB
Jakarta -1. Mulai 11 November 2011, yang berwenang menandatangani formulir Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Amerika Serikat (Form 6166) yaitu P.J. Bazick, Field Director, Philadelphia Account Management Center. Mengantikan pejabat sebelumnya Ivy S. Chesney yang telah menjabat sejak 24 April 2008. (Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE—83/PJ./2011 tanggal 11 November 2011)

2. PPh yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan surat berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional dan PPh terutang atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara di pasar internasional, ditanggung oleh Pemerintah. Ketentuan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. (Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PJ.011/2011 tanggal 19 September 2011)

3. Badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan wajib keagamaan, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, adalah badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yaitu terbatas hanya kepada Badan Amil Zakat Nasional; Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhamadiyah, LAZIS NU dan LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; Lembaga sumbangan Kristen Indonesia (LEMSAKTI); dan 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selengkapnya silahkan buka (Peraturan Dirjen Pajak No.PER-33/PJ./2011 tanggal 11 November 2011)

4. Bagi perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated), diatur bahwa Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan BKP (CPO/PKO), dapat dikreditkan; Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan; Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya. (Surat Edaran No.SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011)

5. Bagi Wajib Pajak yang merupakan Kontraktor Kerja Sama di bidang minyak, dan gas bumi, Surat Keterangan Pembayaran PPh Sementara dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan pajak, paling lama 14 hari kerja sejak permohonan Kontraktor diterima secara lengkap. (Peraturan Dirjen Pajak No. PER-29/PJ/2011 tanggal 19 September 2011)

6. Sebagai tahap pertama, sensus pajak hanya dilakukan terhadap sentra ekonomi/kawasan bisnis yang ada di wilayah kerja KPP Pratama. Apabila seluruh sentra ekonomi/kawasan bisnis telah selesai dilakukan sensus pajak, baru dilanjutkan terhadap gedung bertingkat tinggi, terakhir terhadap kawasan pemukiman. Yang dimaksud dengan sentra ekonomi/kawasan bisnis adalah mall, plaza dan sejenisnya, pasar, trade center, business district, ruko, rukan, kawasan industri, kawasan perikanan, termasuk keramba ikan, kawasan perkebunan buah2an dan bunga, kawasan pertambangan, kawasan peternakan, kawasan penjualan oleh-oleh, cenderamata dan sejenisnya. (Surat Penegasan No.S-378/PJ.08/2011 tanggal 1 November 2011)

7. Seminggu sebelum sensus pajak dilakukan, KPP wajib melakukan sosialiasi tentang SPN ke lokasi sensus yang diantaranya memberitahuan Wajib Pajak mengenai data dan informasi yang harus dipersiapkan pada saat sensus pajak dilaksanakan. (Surat Penegasan No.S-249/PJ./2011 tanggal 14 Oktober 2011)

8. Sensus pajak mirip dengan sensus kependudukan yang selama ini dikenal. Sensus pajak akan mendata seluruh responden, termasuk mereka yang telah menjadi Wajib Pajak dan bukan Wajib Pajak. Setidaknya ada tiga kelompok kombinasi data yang akan diperoleh, yaitu data responden yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, data responden yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak tetapi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan dan data responden yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah melaksanakan kewajiban pajaknya. (Surat Edaran No.SE-76/PJ./2011 tanggal 28 September 2011)

9. Penghasilan kotor per bulan yang dimaksudkan dalam kuestioner Sensus Pajak adalah Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/omzet, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh responden sebelum dikurangi dengan HPP maupun biaya-biaya. Apabila responden yang disensus juga memiliki lokasi usaha lainnya diluar tempat sensus, maka penghasilan kotor yang dilaporkan adalah dari selueruh cabang usaha (Peraturan Dirjen Pajak No.PER-30/PJ./2011 tanggal 27 September 2011)

10. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang dikembalikan (retur) setelah Masa Pajak terjadinya penjualan, dapat dikurangkan dari PPh Pasal 22 terhutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut. Atas kedua transaksi tersebut diatas, Wajib Pajak tetap dapat menggunakan formulir SPT PPh Pasal 22 dalam rangka pelaporan pemungutan PPh Pasal 22 (Surat Penegasan No.S-1653/PJ.03/2011 tanggal 23 September 2011)

11. Mulai 19 September 2011, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) harus mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan NPWP, dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai. (Peraturan Dirjen Pajak No.PER- 27/PJ/2011 tanggal 19 September 2011)

12. Jika PIB, SSP dan SSPCP tidak menyebutkan identitas pemilik barang secara lengkap (nama, alamat, dan NPWP) maka dokumen tersebut tidak dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak. Dengan demikian, maka hanya pemilik barang saja yang dapat mengkreditkan PPN atas impor BKP. Sedangkan importir yang bukan pemilik barang tidak dapat mengkreditkan PPN atas impor BKP yang dibayar tersebut (Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-71/PJ/2011 tanggal 19 September 2011)

13. Film Cerita Impor dikatagorikan sebagai BKP Tidak Berwujud yang atas impor dan penyerahannya terutang PPN. PPN dipungut pada saat impor media film cerita, dengan DPP Nilai Lain yang ditetapkan sebesar Rp 12 Juta/copy Film Cerita Impor. Importir yang melakukan penyerahan film cerita impor kepada pengusaha bioskop juga harus memungut PPN dengan DPP berupa Nilai Lain juga. Nilai Lain atas penyerahan film cerita impor kepada pengusaha bioskop ini sama persis dengan Nilai Lain pada saat impor (Rp 12 Juta/copy Film Cerita Impor). Sehingga, Pajak Keluaran dan Pajak Masukan si importir akan sama dan tidak mungkin Pajak Keluarannya lebih besar sehingga si importir tidak akan pernah membayar PPN atas nilai tambah yang dia dapatkan. (Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE - 79/PJ/2011, 20 Oktober 2011)

14. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Kawasan berikat merupakan kawasan pabean yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Dirjen Bea dan Cukai (Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2011 tanggal 6 September 2011)

15. Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi, untuk SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 dan seterusnya, wajib melampirkan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk: Financial Quarterly Report untuk periode terakhir Tahun Pajak yang bersangkutan; dan Bukti penyetoran PPh. Serta wajib mengisi Lampiran Khusus Penghitungan PPh bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas, Lampiran Khusus Rincian Biaya dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas, dan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas. (Peraturan Dirjen Pajak No.PER-28/PJ./2011 tanggal 19 September 2011)

16. DJP mulai menjalankan Program Feeding, yaitu program pertukaran data Wajib Pajak antar KPP yang berbasis profil. Program ini dimulai dari pembuatan profil Wajib Pajak di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya serta 1500 Wajib Pajak penentu penerimaan di seluruh KPP Pratama. Dengan program ini, Wajib Pajak badan atau perusahaan besar yang akan menjadi umpan bagi wajib pajak lain (rekanan atau lawan transaksi) yang selama ini terkait dalam urusan bisnisnya dan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak tersebut.(Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-77/PJ./2011 tanggal 29 September 2011).

(qom/qom)

Baca Juga


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Yuk, Menabung Saham Jumat, 13/11/2015 09:22 WIB
    Yuk, Menabung Saham
    Kemarin Wakil Presiden Jususf Kalla (JK) meluncurkan kampanye menabung saham. Seperti apa bentuknya dan bagaimana caranya?


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut