Agus Marto Batasi Gaji Karyawan Asing Perusahaan Migas

Jakarta - Pemerintah membatasi besaran maksimal gaji karyawan asing perusahaan minyak dan gas (migas) yang selama ini ditanggung oleh negara lewat mekanisme cost recovery. Pembatasan ini untuk mengurangi beban negara.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengeluarkan aturan batasan atas biaya remunerasi tenaga kerja asing di perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia yang disesuaikan berdasarkan golongan jabatan dan asal kawasan.

Hal tersebut tertuang dalam PMK No.258/PMK.011/2011 tentang Batasan Maksimal Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi pada 28 Desember 2011. Remunerasi yang dimaksud adalah upah, tunjangan, serta pembayaran lain yang dapat dikembalikan pemerintah dalam penghitungan bagi hasil dan menjadi pengurang pendapatan bruto dalam penghitungan Pajak penghasilan (PPh).

"Ini bagian dari pengaturan yang bisa ditagihkan kepada pemerintah dalam rangka cost recovery," ujar Agus Marto saat ditemui di Kantor Kementrian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (16/1/2012).

Menurut Agus Marto, adanya aturan tersebut sebagai upaya pemerintah agar tidak menjadi beban bagi negara. Jika pengaturan tentang cost recovery umum, akan membuat satuan-satuan biaya menjadi terlalu besar dan bervariasi.

"Kami menghormati standar kerja dari perusahaan-perusahaan baik itu nasional maupun multinasional," ujarnya.

Namun, Agus Marto berpendapat harus ada satu limit atau range atau batasan terkait dengan biaya tenaga kerja ataupun biaya sewa ruangan atau biaya operasional lainnya.

"Kami menghormati standar kerja perusahaan baik itu nasional maupun multinasional. Multinasional juga ada yang basisnya di Amerika, Eropa, maupun di Asia tetapi tetap harus ada satu limit," jelasnya.

Dalam beleid yang mengatur soal biaya tidak langsung kantor pusat, untuk jabatan tertinggi (tingkat I) di KKKS, seperti president, country head, dan general manager, maksimal remunerasi ditetapkan US$ 562.200 per tahun bagi yang berasal dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah (kawasan I). Sementara untuk pekerja asing dari Eropa, Australia, dan Amerika Selatan (kawasan II) batasannya lebih tinggi, yakni mencapai US$ 1.546.100 per tahun.

Sementara untuk jabatan eksekutif (tingkat II), seperti sevior vice president atau vice president, limit pendapatan per tahun yang menjadi beban pemerintah dipatok maksimal US$ 449.700 bagi yang berasal dari kawasan I dan US$ 1.236.700 untuk yang dari kawasan II.

Pada jajaran manajerial (tingkat III), seperti senior manager atau manager, batas atas remunerasinya adalah US$ 359.700 per tahun untuk kawasan I dan US$ 989.200 per tahun untuk kawasan II. Terakhir untuk jabatan professional yang sifat keahliannya khusus (tingkat IV) ditetapkan US$ 287.700 untuk kawasan I, dan US$ 791.200 kawasan II.

"Dalam hal kontraktor membayar remunerasi melebihi batas maksimum, kelebihan tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan tidak menjadi pengurang PPh bruto dalam penghitungan PPh kontraktor," tulis Agus Marto dalam beleidnya.

Apabila melewati batasan yang ditetapkan, kata Agus, kontraktor wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 atas remunerasi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Ketentuan batasan maksimum remunerasi kontraktor tersebut akan dievaluasi kembali paling lama dua tahun sejak berlakunya PMK No.258/PMK.011/2011 per 1 Januari lalu.

"Ketentuan ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing sepanjang tenaga kerja tersebut mempunyai keahlian sangat khusus dan sangat langka di bidang minyak dan gas, yang kriteriannya ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan,” pungkasnya.



(nia/dnl)