SBY Dikritik Habis Karena Pembatasan BBM Tak Masuk Akal

Jakarta - Rencana pembatasan BBM subsidi yang diwacanakan pemerintah di 1 April 2012 dinilai tak masuk akal. Karena waktu perencanaan kebijakan tersebut hanya 3 bulan sehingga tidak mungkin diterapkan.

Pemerintahan SBY tidak melihat kondisi riil di lapangan yang sangat tidak mendukung terlaksananya kebijakan tersebut.

"Pembatasan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak konkret, karena nggak efektif melakukan persuasi, di tengah kredibilitas pemerintah yang tidak tinggi," kata Ekonom dan Komisaris Independen Bank Permata, Tony Prasetiantono, di Jakarta, Kamis (2/2/2012) malam.

Entah apa yang dipikirkan pemerintah saat ide pembatasan BBM subsidi tersebut bergulir. Apalagi diiringi dengan kebijakan konversi BBM ke BBG. "Mungkin waktu itu terinspirasi Bandung Bondowoso dalam pengembangan Prambanan," ucapnya.

"Konversi itu harus namun tidak tiga bulan. Tapi tiga tahun. Karena perlu kesiapan teknis dan infrastruktur. Dan yang paling penting, converter-nya mahal," paparnya.

Bagaimana tidak, SPBG yang ada di Jakarta hanya empat. "Bayangkan hanya empat titik!" ucap Tony.

Menurut Tony, Presiden SBY tidak fokus pada kebijakan yang digulirkan pemerintahnya. SBY terlalu sibuk mengurusi politik, hingga meminggirkan aspek ekonomi bangsa.

"Presiden rapatnya habis sebagai Dewan Pembina. Lebih banyak tersandera oleh masalah Nazaruddin dan Anas. Kalau dari sisi ekonomi (BBM) jelas harus naik," imbuhnya.

Seperti diketahui, mulai 1 April 2012 pemerintah berencana untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi di Jawa-Bali. Mobil di wilayah ini dilarang menggunakan bensin subsidi.

Menurut Tony, pemerintah harus tegas dan segera memutuskan langkah apa untuk mengamankan anggaran subsidi BBM yang terus membengkak. Paling sederhana adalah menaikkan harga BBM subsidi Rp 1.000 per liter.



(wep/dnl)