Pungli Makin Banyak, Pengusaha dan Buruh Sengsara

Jakarta - Banyaknya pungutan-pungutan tak resmi atau pungutan liar alias pungli jadi beban berat buat iklim usaha di Indonesia. Ujung-ujungnya upah buruh tergerus beban pungli tersebut.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan akibat pungli yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi, maka pengusaha dan buruh menjadi korban.

"Masalahnya banyak pungli. Biaya-biaya itu tidak bisa dihindari. Kalau dilihat dari nominalnya ya besar, akar persoalannya ini yang harus diselesaikan. Biaya lain itu tidak bisa dihindari kemudian dibebankan kepada harga produk," kata Enny dalam acara Polemik Sindo Radio bertajuk 'Buruh Mengeluh' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).

Hal ini juga diakui oleh Ketua Advokasi Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Antony Herman. Menurutnya pungutan itu membuat pengeluaran perusahaan membengkak.

"Untuk label saja pada perusahaan padat karya biaya sudah mencapai 30 persen. Padat modal 10 persen. Over head cost-nya bisa lebih dari 50 persen. Persoalan ini bukan pengusaha dan buruh, tapi pengusaha dan buruh sama-sama jadi korban terhadap sistem," kata Antony.

Antony pun berharap kenaikan upah minimum buruh saat ini tak terlalu tinggi. Karena daya beli pasar juga tak meningkat begitu saja.

"Kenaikan upah menjadi beban bagi biaya. Tetapi persoalannya, tentu itu harus dipatuhi. Tapi faktanya ketika upah naik dibawa ke pasar apakah daya beli mereka meningkat?" paparnya.

Ia meminta pemerintah lebih konkret mencari solusi dalam masalah satu ini. Termasuk memikirkan nasib perusahaan pasca kenaikan upah buruh.

"Kalau upah minimum mau tinggi pemerintah mau tanggung nggak biaya pesangonnya? Banyak industri tekstil di Jabar terpaksa bertahan karena mereka nggak berani membayar pesangonnya," tantang dia.

Namun pandangan Antony dibantah kalangan buruh. Buruh merasa pungli ada karena pengusaha juga tak mau ribet mengurus birokrasi.

"Jangan salahkan pemerintah. Pengusaha juga mau cepat juga sih, itu harus diubah. Jangan mengutamakan pungli," protes M. Iqbal selaku Presiden KPSI/FSPMI, dalam forum yang sama.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa berjanji untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi di Indonesia. Salah satu bentuk janjinya adalah menghapus pungutan-pungutan tak resmi atau liar alias pungli.

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso pernah mengatakan, masih maraknya gratifikasi, suap dan korupsi di Indonesia mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi RI tidak maksimal.



(van/dnl)