Larangan Dicabut, Minimarket Bakal Menjamur di Jakarta

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya mencabut aturan tentang Penundaan Perizinan Minimarket di Jakarta yang sudah berlaku sejak 6 tahun lalu. Dengan dicabutnya aturan ini, maka pendirian minimarket di Jakarta bebas berdiri tanpa adanya larangan.

"Ya sudah dicabut, sekarang walikota sedang sosialisasi soal pelaksanaannya," kata Asisten Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri Saleh kepada detikFinance, Selasa (7/2/2012)

Seperti diketahui aturan itu larangan pendirian minimarket tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Nomor 115 Tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Minimarket di Jakarta. Pasca pencabutan instruksi gubernur tersebut, maka payung hukum soal pasar moderen termasuk minimarket di Jakarta ada dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.

Di antaranya mengatur soal moderen dengan luas hingga 200 m² harus minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. Pasar moderen dengan luas minimal 200-1.000 m², harus minimal berjarak 1 Km dari pasar tradisional. Sedangkan supermarket/hipermarket sekurangnya barjarak 2,5 Km dari pasar tradisional.

Dihubungi terpisah Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan dicabut atau tidak dicabutnya instruksi gubernur No. 115 Tahun 2006 tak mempengaruhi pertumbuhan minimarket di Jakarta. Menurutnya pada tahun 2006 sejak dimulainya pelarangan, minimarket di Jakarta hanya 528 gerai berizin maupun tak berizin namun pada tahun ini sudah mencapai 2.165 gerai minimarket.

"Nggak dicabut pun nggak mempan kok instruksi gubernur Jakarta, padahal intruksinya tak boleh memberikan izin tetap saja minimarket berdiri. Artinya instruksinya tak efektif," tegas Ngadiran.


(hen/dnl)