DPR akan Korek Informasi Bank Non BTN Bahas Kisruh KPR Subsidi

Jakarta - Komisi XI DPR berencana memanggil bank penyalur selain Bank Tabungan Negara (BTN) untuk memastikan penetapan suku bunga FLPP yang layak. Selama ini bank penyalur fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) selain BTN antaralain Bank Bukopin, BNI, BPD Sumut.

"Dari hasil rapat ini kami ingin mendalami secara internal. Kami belum memutuskan, namun pemanggilan bank lain harus dilakukan untuk mengetahui penetapan tingkat bunga," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu (8/2/2012).

Hari ini, Komisi XI telah memanggil BTN untuk mengetahui pangkal persoalan suku bunga FLPP antara perseroan dengan kementerian perumahan rakyat (Kemenpera). Semangat DPR adalah agar pemerintah memiliki program yang pro rakyat kecil.

"Kita ingin tahu perhitungannya. Dan selama ini yang menjadi problem adalah cost of fund. Apakah bank lain membuat perhitungan yang sama dengan BTN. Kita ingin lihat BNI berapa dan Bank Mandiri berapa," ucapnya.

Seperti diketahui, BTN adalah bank penyalur FLPP yang mengajukan bunga paling mahal, 8,55%. Bahkan setelah pemerintah menghapus beban asuransi kepada masyarakat berpenghaslan rendah (MBR), bunga BTN tetap paling tinggi 8,22%.

Bunga BTN jauh diatas penawaran bank BUMN lain. Misalkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan bunga FLPP 7,12%, sedangkan BNI 6,35%. Nantinya dalam perjanjian kerjasama operasi (PKO) FLPP baru bank penyalur harus mengikuti kehendak pemerintah, yakni bunga FLPP berada di kisaran 6%-7%.

Jika Kemenpera tetap ngotot, BTN siap mundur dari keikutsertaannya dalam FLPP 2012. Alasannya dengan bunga yang lebih rendah, sama saja membunuh perseroan karena BTN akan merugi.

Pengembang rumah sederhana juga ragu dengan partisipasi perbankan lain non BTN pada FLPP 2012. "Kita sudah terbiasa kerjasama dengan BTN. BTN selain memiliki kemampuan SDM, juga infratrukturnya sudah jadi," kata Ketua DPP Apersi, Eddy Ganefo.

Ia menambahkan, selain berpartisipasi dalam KPR FLPP kepada konsumen, BTN juga aktif dalam pembiayaan kredit konstruksi kepada pengembang rumah sederhana.

"Tidak mudah untuk membangun sistem. Kalau pengalaman di BTN satu sampai dua minggu bisa akad. Kalau yg lain bisa berbulan bulan. Hal ini karena tidak siapnya sistem dan SDM mereka," tuturnya.

Tahun ini Kemenpera menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit rumah. Angka ini naik dari target sebelumnya di 170.000 rumah. Sementara realisasi tahun 2011



(wep/hen)