Ini Ide Marzuki Alie Tekan Subsidi BBM

Jakarta - Pemerintah masih bimbang menentukan kebijakan menekan anggaran subsidi BBM, apakah pembatasan konsumsi BBM subsidi atau menaikkan harga. Ketua DPR Marzuki Alie punya ide sendiri. Apakah itu?

"Kalau saya, ambil saja tiga-tiganya kan selesai urusan, subsidi ditambah, naikkan sedikit harga, dan ada pembatasan," ujarnya saat dalam Diskusi ILUNI UI bertajuk 'Mengkaji Alternatif Kebijakan BBM: Tambah Subsidi, Pembatasan atau Kenaikan Harga' di Gedung UI Salemba, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Marzuki mengakui perlunya kebutuhan penambahan energi dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, pemerintah selalu terlambat dalam menentukan kebijakan soal energi ini.

"Kita berpikir seperti pemadam kebakaran, padahal kita tahu bahwa dunia ada pertumbuhan, PDB ada pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada pertumbuhan. Dalam pertumbuhan itu ada peningkatan aktivitas yang membutuhkan energi. Dari tahun 1985 sudah dipikirkan bagaimana penghematan pemakaian energi, kemudian penciptaan energi alternatif tapi itu tumbuh dan hilang, tidak ada secara konsisten kita terapkan, tapi ketika harga minyak tinggi, kita baru tergopoh-gopoh," tutur Marzuki.

Padahal, lanjut Marzuki, sumber daya energi saat ini sangat terbatas apalagi diiringi dengan kebutuhan yang meningkat. Jadi, secara prinsip ekonomi, memang seharusnya ada kenaikan harga.

"Sumber daya terbatas, kebutuhan naik, maka akan ada kenaikan harga, itu prinsip ekonomi. Kenaikan harga tersebut merupakan keniscayaan," tegasnya.

Untuk masyarakat yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM subsidi tersebut, Marzuki menyatakan perlunya bantuan langsung.

"Naikkan harganya, yang kena dampak diberikan bantuan, untuk amankan APBN subsidi ditambah, tapi bagaimana penambahan subsidi itu tidak mengurangi pengembangan infrastruktur," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi mulai 1 April 2012. Jadi mobil pribadi di Jawa-Bali dilarang mengkonsumsi BBM subsidi. Namun kebijakan ini belum disetujui oleh DPR.



(nia/dnl)