Marzuki Alie: Nasib Kenaikan Harga BBM di Tangan SBY

Jakarta - Meskipun dalam UU APBN 2012 kenaikan harga BBM bersubsidi dilarang, namun hal itu masih bisa dilakukan asalkan Presiden SBY membuat peraturan perundang-undangan (Perpu).

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie saat ditemui di Gedung Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

"APBN kita itu dikunci agar tidak boleh naik, padahal subsidi akan meningkat dengan kenaikan harga minyak dunia saat ini. Ini tergantung presiden saja apakah mau memgeluarkan Perpu dalam rangka menaikkan harga karena itu merubah UU APBN tergantung pada presiden," tutur Marzuki.

Marzuki mengatakan, selain Perpu ada juga jalan lain untuk bisa menaikkan harga BBM subsidi yaitu dengan mengajukan APBN Perubahan (APBN-P) lebih awal dan asalkan ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

"Pendapat saya harus ada kesepakautan antar DPR dan pemerintah. Ada energi murah, memang diperuntukkan untuk mereka yang membutuhkan, ada energi yang mahal untk mereka yang punya kapasitas lebih. Kedua, perlu ada penyesuaian harga dalam rangka mengurangi subsidi tentu ini harus ada perubahan dalam UU APBN dan ketiga konversi (BBG) itu harus segera dilakukan, mulai dari saat ini. Kapan lagi kita mau memulai," tutur Marzuki.

Dia mengatakan, untuk pembatasan BBM subsidi yang diajukan pemerintah untuk dilakukan 1 April 2012 agak sulit dilakukan. Alasannya, DPR menilai ada diskriminasi karena pemilik mobil pribadi bakal dilarang pakai bensin premium. Kedua SPBU yang menjual Pertamax di luar kota juga masih sedikit, sehingga infrastrukturnya tak siap.

"Pembatasan sulit dilakukan, infrastruktur tidak mendukung. Coba saja kita carilah yang namanya SPBU Pertamax ke luar daerah ada nggak, relatif nggak punya," jelasnya.




(dnl/hen)