Pemda Sulsel Dituding Tak Becus Garap Potensi Ekonomi Bahari

Makassar - Pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel) dinilai tidak serius mengurus potensi ekonomi dibidang wisata bahari. Padahal jika sektor ini digarap serius bisa mendulang pundi-pundi pendapatan daerah.

Hal ini diungkap dalam diskusi Kelautan yang digelar Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin, di gedung miring Telkomsel, jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (9/2/2012).

Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Sulsel Andi Januar Jaury, Sulsel memiliki panjang garis pantai dua ribu kilometer dan sekitar 180 pulau. Namun demikian, potensi pariwisata di sektor bahari tidak dilirik pemerintah Sulsel.

Jaury mengkritik ketidakberhasilan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Sulsel mengangkat nama taman lautnya, Takabonerate di Kabupate Selayar, sejajar dengan Bunaken atau Wakatobi, dalam program Takabonerate Islands Expedition (TIE) 2009-2011. Padahal keindahan alam bawah laut di Takabonerate di Kabupaten Selayar tidak kalah indah dengan taman laut Bunaken atau Wakatobi.

"Kita prihatin dengan potensi pariwisata bahari di Sulsel, anggaran pembangunan di wilayah pesisirnya di bawah 1% dari total anggaran pembangunannya, padahal nilai ekonomi dari kekayaan lautnya bisa menguntungkan bagi daerah dan rakyat Sulsel, contohnya Karibia atau Bali," ujar legislator DPRD Sulsel yang juga pemegang lisensi selam 'Master Dive' ini.

Sementara menurut Jowvy Kumala, anggota komunitas penyelam Sub Aquatic Community Makassar yang ikut menjadi pembicara, ia miris menyaksikan pemboman ikan di sekitar perairan Makassar. Ia prihatin dengan aksi pembiaran pemerintah, pada nelayan yang gemar melakukan pemboman di sekitar perairan pulau-pulau di Makassar.

"Terkadang kita menyaksikan keindahan padang Anemon saat menyelam di kepulauan Spermonde, tapi di waktu berikutnya padang anemon itu sudah hilang karena hancur kena bom, apa perlu kita ajak pemerintah turun menyelam baru mereka percaya adanya kerusakan alam bawah laut," pungkas Jowvy.



(mna/hen)