SBY Dituding Cuma Koar-Koar Krisis Pangan Tanpa Tanggung Jawab

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituduh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) lepas tanggung jawab akan krisis pangan, setelah dalam beberapa hari terakhir ia berkoar-koar akan pentingnya memperkuat ketahanan pangan nasional (Food Security).

"Pernyataan SBY adalah bagian dari upaya pemerintah untuk lepas tanggung jawab atas krisis pangan yang melanda Indonesia," kata Sekretaris Jenderal KIARA, Riza Damanik, dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (11/2/2012).

KIARA menyatakan, turunnya produksi pangan adalah cermin gagalnya pemerintah menjadi terlindunginya lahan pangan dan perikanan. Ini menjadikan kesejahteraan petani dan nelayan tradisional terabaikan.

Pemerintah berjanji untuk mendorong ekspor serta menargetkan kenaikan konsumsi ikan nasional hingga 40 kg per kapita per tahun hingga 2014. Namun kenyataannya, impor hasil perikanan terus saja naik.

Berdasarkan statistik Kelautan dan Perikanan 2010, KIARA menyampaikan pada 2010 impor hasil perikanan mencapai 369.282 ton dengan nilai Rp US$ 391.815. Realisasi ini naik dari tahun 2009 yang tercatat impor hanya 331.893 ton senilai US$ 300.261.

Pemerintah juga masih mau mengimpor garam 700 ribu ton di Maret 2012. Pada pasar tradisional juga masih banyak ditemui sayuran dan ikan impor.

Perubahan iklim juga semakin tidak berpihak pada sektor perikanan. Sepanjang Januari-Februari 2012, 500 ribu keluarga nelayan berhenti melaut akibat cuara ekstrem. Sepanjang 2011 juga tercatat terjadi peningkatan dua kali lipat nelayan yang hilang dan meninggal dunia di laut.

"Perubahan iklim jadi salah satu faktor penghambat ketersediaan pangan. Sebab, di sektor perikanan misalnya 92% kebutuhan domestik untuk pangan perikanan bersumber dari tangkapan dan budidaya iklan nelayan tradisional," paparnya.

"Karenanya, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk memperbesar kapasitas nelayan beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut. Sayangnya, sampai hari ini pemerintah absen melakukannya," ucap Riza.

Bagi KIARA, perlu ada perombakan kebijakan politik pangan yang selama ini berbasis korporasi dan pasar, kepada perlindungan kebutuhan domestik dan kesejahteraan petani dan nelayan.



(wep/ang)