Pengerjaan PSU Rumah Sederhana Diserahkan ke Pengembang

Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) siap mengganti skema pembangunan prasarana, sarana dan utilisasi umum (PSU), dari sebelumnya dilakukan kontraktor yang ditunjuk. Nantinya pengembang adalah pihak yang membangun PSU, dengan sistem reimburse (penggantian).

"Iya nanti akan ada dilakukan oleh pengembang sendiri. Dari sebelumnya lewat kontraktor," kata Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz di Jakarta, Jumat (11/2/2012) malam.

Dengan penggantian skema ini, diharapkan realisasi PSU menjadi standar dan tidak lagi sering ditilep oleh kontraktor. Pengembang akan mengklaim kepada Kemenpera sebesar Rp 5 juta per unit untuk rumah yang dijual.

"Nanti akan ada lembaga tender. Pengembang akan reimburse," tuturnya.

Sebelumnya, kebijakan PSU banyak dikritik pengembang. Pasalnya realisasi infrastruktur perumahan seperti jalan dan drainase sangat buruk. Pengembang menduga dana PSU sering ditilep oleh kontraktor yang ditunjuk Kemenpera.

Ketua DPP Apersi, Eddy Ganefo menjelaskan, bantuan PSU tidak diberikan langsung kepada calon pemilik rumah. "Saya punya data, kalau ingin buka-bukaan. Misalnya jalan cor yang standarnya 17 cm-20 cm, tebalnya ternyata cuma 5 cm. Drainase yang harusnya pakai batu kali, diganti batu bata. Itupun dipasang memanjang hingga gampang rusak," ceritanya Eddy waktu itu.

Djan Faridz Pasang Target Bedah 1,25 Juta Rumah

Sebagai Menteri Perumahan Rakyat baru, Djan Faridz pasang target bedah 500 ribu rumah sampai 2013. Ini menjadi fokus Kemenpera, untuk mencegah masyarakat Indonesia agar tak lagi tinggal di kawasan kumuh.

Berdasarkan data program Kemenpera hingga 2014, seperti dikutip detikFinance, Sabtu (11/2/2012), tahun 2012 Djan akan memperbaiki 40 ribu rumah rakyat menjadi layak huni, serta membangun 20 ribu rumah baru bagi keluarga yang belum memiliki tempat tinggal.

Djan mengaku, program bedah rumah atau yang dikenal rumah swadaya diminati masyarkat. Untuk itu, Kemenpera berniat melipatgandakan jumlah bedah rumah menjadi 250 ribu unit.

"Dana yang tersedia sebelumnya Rp 280 ribu unit. Kami coba minta anggaran tambahan. Jadi ada kekurangan Rp 1,3 triliun. Ini harus diperhatikan," katanya.

"Hingga 2013 kita juga minta anggaran dan dapat membangun 500 ribu rumah, Mudah-mudahan Kemenpera dapat (anggaran). 2014 juta. Hingga total perbaikan rumah mencapai 1.25 juta unit," tambahnya.

Data Kemenpera juga menyampaikan alasan kenapa pihaknya lebih memprioritaskan bedah rumah. Yakni, Perpres 15 Tahun 2010 memerintahkan adanya penanggulangan kemiskinan, pasalnya masih ada 4,8 juta rumah belum layak huni. Selain itu masih terdapat 10,5 juta rumah yang belum memiliki jamban, hingga jauh dari kategori layak.

Bedah rumah semakin didukung oleh adanya sumber dana lain selain APBN, seperti bantuan anggaran daerah termasuk Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. "Bagi saya penting adalah swadaya. Bedah rumah. Karena ini masyarakat miskin. Namanya saja Menteri Perumahan Rakyat. Kalau tidak berbuat sesuatu untuk rakyat, saya senang untuk mundur," jelas Djan kemarin di kantornya.


(wep/ang)