Lindungi Aset BUMN, Dahlan Iskan Turuti DPR Ubah Aturan

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan bersedia merevisi keputusannya terkait pendelegasian 38 kewenangannya. Ini dilakukan sesuai permintaan Komisi VI DPR.

"Sesuai permintaan Komisi VI dalam rapat sebelumnya, dan melihat tujuannya baik yakni untuk melindungi aset BUMN, saya memutuskan akan menyempurnakan," kata Dahlan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2012).

Dahlan memang mengeluarkan keputusan (Kepmen) bernomor 236/MBU/2011 pada 17 November 2011 lalu yang isinya:


"Pendelegasian sebagian kewenangan dan/atau pemberian kuasa Menteri BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham/RUPS pada perusahaan perseroan (persero) dan perseroan terbatas serta pemilik modal pada perusahaan umum (Perum) kepada direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian BUMN."

Keputusan Dahlan untuk merevisi aturan tersebut disambut baik anggota Komisi VI. Seperti diungkapkan Ferarri Romawi, keputusan Dahlan tersebut sangat baik.

"Ini tujuannya baik, agar pendelegasian kewenangan jelas landasan hukumnya," ujar politisi Demokrat ini.

Hal sama juga diungkapkan Anggota Komisi VI lainnya yaitu Lili Asdjudireddja yang mengatakan permintaan Komisi VI merevisi keputusan tersebut tujuannya untuk melindungi aset-aset BUMN yang sampai saat ini banyak yang tidak jelas.

"Kalau disalahgunakan, Kepmen ini bisa mengancam aset-aset BUMN, pasalnya sangat banyak aset yang BUMN tidak jelas statusnya, dan kalau berperkara pun di pengadilan sering kalah," ujarnya.

Bahkan, anggota Komisi VI lainnya Azam Natawijaya meminta tegas, jika ada Deputi yang sudah menggunakan Kepmen tersebut, dan telah direvisi maka setiap keputusan yang dilakukan Deputi atas dasar Kepmen tersebut harus dicabut semua.

"Dan bisa berlaku surut!" tandas Azam.



(dnl/dnl)