PNS Ingin Usaha Sampingan, Ini Tips dari Anggota DPR

Jakarta - Persoalan PNS punya usaha sampingan jadi wilayah 'abu-abu' sampai saat ini. Jika PNS ingin mempunyai usaha sampingan, biar aman ini tipsnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan, PNS boleh mempunyai usaha sampingan tapi harus menggunakan nama orang lain.

"Mungkin tidak menggunakan nama dia, tapi nama orang lain. Karena menurut saya PNS itu tidak boleh punya usaha, ada aturannya. Saya lupa," kata Harry saat ditanya soal apakah PNS boleh mempunyai usaha. Hal tersebut dikatakan Harry di Gedung MNC Tower, Jakarta, Senin (27/2/2012).

Dikatakan politisi Golkar ini, PNS boleh saja punya usaha. Sepanjang usaha tersebut tidak formal dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

"Sepanjang tidak struktural dan tidak formal tidak ada masalah. Misalnya tidak ada kontrak, tidak ada tandatangan, biasanya tidak masalah tapi pakai nama orang lain. Itu mungkin saja terjadi," ujar Harry.

Tanggapain Harry ini dilontarkan terkait kasus mantan pegawai pajak Dhana Widyatmika yang jadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kepemilikan rekening tak wajar. Apalagi Dhana dikabarkan mempunya usaha jual-beli mobil.

Menurut Harry, munculnya kasus pajak setelah kasus besar Gayus Tambunan, memperlihatkan masih lemahnya pengawasan internal di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Tunjangan tambahan (remunerasi) yang diberikan untuk pegawai pajak tampaknya belum bisa mendorong perbaikan moral PNS di pajak, yang terbukti dari munculnya kasus-kasus baru.

"Yang saya lihat konektivitas moral yang harusnya tumbuh karena adanya remunerasi itu tidak ada. Remunerasi yang pertama kali tumbuh di Indonesia itu di Ditjen Pajak," jelas Harry.

Karena itu, Harry mengusulkan Komisi XI DPR untuk memanggil Dirjen Pajak untuk dimintai keterangannya terkait kasus penyelewengan pajak ini.

"Kan selama ini Ditjen Pajak cuma bicara semua sudah beres. Jadi kita akan lakukan rapat dengan Ditjen pajak, dan kalau kita anggap pertemuan dengan Dirjen Pajak tidak cukup, kita akan memanggil menteri keuangan mengenai masalah ini," tukas Harry.


(dnl/ang)