Ekspor Bijih Besi Dilarang Pemerintah, Pengusaha Tambang Berontak

Jakarta - Awal bulan ini, pemerintah mengeluarkan regulasi yang melarang pengusaha tambang mineral menjual bijih (material mentah atau ore) ke luar negeri setelah 6 Mei 2012. Para pengusaha tambang mineral Indonesia terang-terangan menolak pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7/2012 itu.

Mereka kemudian mendirikan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) yang dideklarasikan kemarin (15/3/2012) di Jakarta. APEMINDO ingin menjadi mitra pemerintah dalam mengeluarkan regulasi terkait pertambangan mineral.

Menurut salah satu Steering Comitee Apemindo, Poltak Sitanggang, pembatasan ekspor bijih mineral akan mengurangi nilai tambah bagi pengusaha. Akibatnya, perusahaan tambang yang sebagian besar dimiliki pengusaha nasional akan kolaps.

"Perusahaan kontraktor pertambangan mineral nasional punya 15 ribu unit alat berat dengan kapitalisasi Rp1,5 triliun. Sementara kapitalisasi 75 ribu unit alat transport minimal Rp2,5 triliun. Hampir 80 persen pendanaan berasal dari leasing Bank. Sejak peraturan itu keluar, pendanaan dan penjualan alat berat dan transportasi sudah berhenti sementara," ujar Poltak dalam siaran pers yang diterima hari ini (16/3/2012).

Menurut Poltak lagi, jika perusahaan kolaps maka otomatis jumlah pengangguran dari profesi pertambangan yang sudah tercipta selama lima tahun belakangan ini akan membengkak. "Akan terjadi PHK besar-besaran. Menurut data kami, kurang lebih 20ribu tenaga kerja,” kata Poltak.

Dalam pasal 21 dituliskan bahwa pada saat Permen ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR dilarang untuk menjual bijih mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya Permen.



(ang/ang)