'Moncong Putih' Ngotot BBM Tak Perlu Naik Jadi Rp 6.000/Liter

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ternyata mempunyai hitung-hitungan tersendiri terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diklaim pemerintah akan membengkak.

Partai yang berlambang banteng 'moncong putih' ini menilai APBN 2012 masih aman karena terdapat kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Perdagangan Internasional di 2012.

Direktur Megawati Institute yang juga Anggota DPR FPDI Perjuangan Arif Budimanta menyatakan kenaikan harga BBM dapat dihindari.

"Kenapa BBM harus dinaikkan? Padahal kan ada tambahan penerimaan di APBN 2012," ungkapnya dalam penjelasan kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (20/3/2012).

Menurut Arif, sesuai keterangan pemerintah jika BBM tidak dinaikkan maka besaran subsidi dalam APBN 2012 akan membengkak hingga dari Rp 123,6 triliun menjadi Rp 178,7 triliun karena kenaikan harga minyak yang diasumsikan volume BBM sebesar 40 miliar liter. Sehingga, sambung Arif dibutuhkan dana hingga Rp 55,1 triliun sebagai dana tambahan karena membengkaknya subsidi.

"Nah berdasarkan nota keuangan RAPBNP 2012 pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp 278 triliun jadi Rp 332 triliun atau sebesar Rp 54 triliun," ungkapnya.

"Pemerintah juga dapat tambahan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp 5 triliun," imbuhnya.

Kedua tambahan tersebut sudah pasti bisa menutupi kebutuhan subsidi sebesar Rp 55,1 triliun tadi. Jadi, menurut Arif tidak ada dasar BBM dinaikkan.

"Pemerintah dalam RAPBN-2012 berencana untuk 'menghilangkan' pasal-pasal 7 ayat 6 UU No 2 tahun 2011 tentang APBN 2012. Dimana isinya yaitu harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan," tutur Arif.

"Hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. Oleh sebab itu PDIP selalu menolak apapun alasan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM," tegas Arif.

Arif mengharapkan pemerintah berpikir ulang sebelum menaikkan harga BBM ini. Pasalnya banyak konsekuensi negatif yang ditimbulkan ketika premium dan solar terpaksa naik.

"Yang pasti daya beli rakyat menurun karena pengeluaran bertambah. Kenapa? Karena harga kebutuhan bahan pokok akan meningkat. Dan perlu diketahui bahan bakar itu salah satu komponen biaya produksi yang pastinya akan meningkatkan harga," tutup Anggota Komisi XI ini.



(dru/hen)