Migas & Pertambangan Rawan Bocor, Dirjen Pajak Lapor ke Sri Mulyani

Jakarta - Hingga saat ini tidak ada badan independen yang mengawasi sektor Minyak dan Gas (Migas) dan Pertambangan khususnya terkait penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menduga ada kebocoran pemasukan pendapatan pajak di sektor tersebut karena pengawasannya longgar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Fuad Rahmany pernah melaporkan masalah ini ke Sri Mulyani yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, namun sampai jabatan Sri Mulyani berakhir, tidak ada jawaban apapun darinya.

"Saya pernah laporkan kondisi ini (kendornya pengawasan pajak di sektor Migas) kepada Ibu Sri Mulyani yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, yah mungkin Ibu Menkeu lagi sibuk banget jadi tidak ada jawaban darinya. Saya bilang, Bu kondisi seperti ini kok Departemen Keuangan diam aja," ujar Fuad di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Gambir, Senin (2/4/2012).

Fuad pun siap 'diserang' atas pernyataannya ini. "Ya memang ini kondisinya, kita tidak pernah tahu berapa lifting minyak yang diproduksi perusahaan minyak bahkan dilakukan oleh perusahaan asing, mereka tinggal bilang produksi kita sekian, siapa yang jamin atau memverifikasi data tersebut benar, memang mereka perusahaan minyak yang high teknologi, justru dengan high tech tersebut diduga memungkin-kan mereka tidak melaporkan yang sebenarnya," tegasnya.

Sebelumnya, Fuad Rahmany mengaku tak percaya terhadap produksi (lifting) minyak yang berasal dari laporan perusahaan minyak offshore maupun onshore. Hal ini karena hingga sampai saat ini pemerintah tidak memeriksanya, jadi bodoh dan konyol jika perusahaan minyak tidak curang atau memainka data produksi.

"Teknologi perusahaan Minyak dan Gas itu memang High tech (teknologi tinggi), bisa saja mereka klaim bahya produksinya benar sekian, tapi siapa yang bisa menjamin atau mengklarifikasi hasil produksinya? Kita saja tidak periksa," ujar Fuad Rahmany.

Dikatakan Fuad, perusahaan migas dalam mengebor minyak ada menggunakan alat semacam odometer (seperti alat pengukur kilometer kendaraan). Alat ini akan membaca volume dalam setiap proses bor.

Menurutnya tak ada yang bisa jamin kalau perusahaan migas bisa memainkan pencatatannya. Misalnya seharusnya yang dibor secara volume sebanyak 300.000 barel/hari namun bisa saja disebut 166.000 barel/hari.

"Kan mereka perusahaan high tech, sangat bisa berbuat seperti itu, jadi bisa dipercayakah produksi lifting minyak kita saat ini," tuturnya.

Jadi menurut Fuad, sangat mungkin angka lifting minyak Indonesia bukan pada angka sebenarnya. "Konyol mereka tidak bermain, bodoh mereka kalau tidak melakukan itu, kenapa? Karena kita tidak memeriksanya," tukasnya.



(rrd/hen)