detikfinance

Gaji Rp 2 Juta/Bulan Tak Kena Pajak, DPR: SBY Akhirnya Sadar

Herdaru Purnomo - detikfinance
Minggu, 29/04/2012 10:05 WIB
//images.detik.com/content/2012/04/29/4/sby-cover2.jpg
Jakarta -Rencana pemerintah yang menaikkan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari sebelumnya untuk pekerja berpenghasilan Rp 15,8 juta/tahun menjadi Rp 24 juta/tahun disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masyarakat dengan penghasilan sama dengan Rp 2 juta/bulan nantinya tidak akan dipungut pajak penghasilan.

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengatakan dahulu waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ada usulan bahwa PTKP itu harusnya Rp 60 juta/tahun atau Rp 5 juta per bulan.

"Nah jika usul pemerintah menaikkan PTKP menjadi Rp 2 juta/bulan atau Rp 24 juta/tahun masih cukup rasional, artinya SBY mulai memahami arti pendapatan yang tidak kena pajak yang akan dinikmati masyarakat berpendapatan kecil," papar Harry kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (29/4/2012).

Karena, lanjut Harry walau pemerintah kenakan pajak untuk mereka yang berpendapatan sebesar atau dibawah Rp 24 juta/tahun, mereka tetap terkena pajak-pajak jenis lain seperti PPN atau PPnBM, PBB, BPHTB dan sejenisnya.

"Tapi apapun saya kira inisiatif SBY patut diberikan respek karena sekarang pemerintah mulai mengerti arti mereka yang berpendapatan rendah dan pemerintah mulai menghormati mereka yang berpendapatan rendah," tutur Harry.

Seperti diketahui, lewat aturan baru maka pekerja atau pegawai berpenghasilan Rp 2 juta per bulan bakal dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh).

Akan tetapi rencana ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu. "Saya kira ini lebih adil. Sebaliknya yang kaya, yang super kaya, ya membayar pajak. Dengan demikian negara tetap memiliki penghasilan," kata SBY.

Selain soal bebas pajak bagi golongan berpenghasilan rendah, SBY juga meminta pembangunan rumah sakit untuk pekerja. SBY telah berkoordinasi dengan Menko Kesra, Menakertrans, Menteri BUMN, maupun Jamsostek, dan rencana tersebut sudah bisa diwujudkan dalam 2,5 tahun ke depan.

"Para pekerja bekerja 24 jam dengan sistem shift. Oleh karena itu, jam berapa pun kalau ada pekerja yang sakit, memerlukan pengobatan dan perawatan, rumah sakit itu harus tersedia," tegas SBY
(dru/dru)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 27/10/2014 11:44 WIB
    Wawancara Khusus Menkeu
    Bambang Brodjonegoro: Kita Sebagai Menteri Bukan Superman
    Salah satu menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang didapuk sebagai Menteri Keuangan. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia ini tidak asing dengan lingkungan Kementerian Keuangan.
  • Gb Kamis, 30/10/2014 08:45 WIB
    Ellen May: Bye-bye QE
    Quantitative Easing, kebijakan Pelonggaran Kualitatif adalah sebuah kebijakan moneter di AS. Sekarang kebijakan ini sudah selesai.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut