detikfinance

Jero Wacik Diprotes Soal Pajak Ekspor Bahan Tambang

Rista Rama Dhany - detikfinance
Rabu, 02/05/2012 18:02 WIB
http://us.images.detik.com/content/2012/05/02/4/Reuters-dalam.jpg foto:reuters
Jakarta -Perusahaan tambang protes soal rencana regulasi mengenai Bea Keluar (BK) atau pajak ekspor 14 hasil tambang pada 6 Mei 2012. Mereka beralasan ketentuan fiskal yang ditanggung perusahaan tambang rata-rata lebih dari 30% dari penerimaan kotor perusahaan.

Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia Martiono Hadianto mengatakan pihaknya mengapresiasi rencana pemerintah untuk mengeluarkan dan memberlakukan keputusan pengenaan BK atas 14 komoditas ekspor barang tambang oleh pemegang Izin Ekspor dan akan mengenakan BK yang besarannya akan ditetapkan kemudian

"Namun, rencana keluarnya keputusan Pemerintah pada tanggal 6 Mei 2012 tentang Bea Keluar, akan segera ada klarifikasi lebih lanjut oleh Pemerintah atas pelaksanaan Permen 7 tahun 2012," kata Martiono dalam keterangan persnya, Rabu (2/5/2012).

Pasalnya menurut Martiono, mengingat beban yang saat ini telah ditanggung perusahaan tambang secara rata-rata lebih dari 30% dari penerimaan kotor perusahaan.

"Tentunya dalam penetapan Pajak Ekspor ini Pemerintah akan mengacu kepada amanat UU No. 4 tahun 2009 pasal 169 (c) yang mengamanatkan penerimaan Negara tidak boleh turun. Namun demikian juga kami berharap penetapan Pajak Ekspor ini tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia yang dapat berakibat menurunnya investasi dari luar," jelas Martiono.

Diakui Martiono, Terbitnya Permen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 7 tahun 2012 pada bulan Februari yang lalu telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan industri pertambangan Indonesia terutama ketentuan tentang larangan ekspor bijih mineral pada mulai tanggal 6 Mei 2012 mendatang, seperti yang tertera pada pasal 21 Permen 7 tahun 2012.

"Untuk itu, dalam hal penetapan besaran Pajak Ekspor (PE), pihaknya berharap Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan hendaknya terlebih dahulu dapat melakukan kajian komprehensif terhadap beban fiskal perusahaan tambang," tandas Martiono.

Menteri ESDM Jero Wacik telah mengeluarkan peraturan menteri ESDM No 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral.
(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 21/07/2014 17:45 WIB
    Bos Blue Bird Bicara Soal Kursi Ketua Hipmi
    Jumat (18/07/2014) lalu, detikFinance berkesempatan mewawancarai Bayu Priawan Djokosoetono, Bendahara Umum Hipmi. Bayu dikabarkan mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum Hipmi selanjutnya.
  • Gb Minggu, 20/07/2014 09:52 WIB
    Tips Cermat Mengelola Uang THR
    Sudah mendapat suntikan Tunjangan Hari Raya (THR)? Jika tidak dikelola dengan bijak, bisa jadi THR hanya akan numpang lewat saja. Berikut tipsnya.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut