UI, ITB & UGM Tak Rela Tomy Winata Garap Jembatan Selat Sunda Tanpa Tender

Jakarta - Banyaknya investor asing yang ingin terlibat dalam pembiayaan dan pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi.

Menurut Anggota Tripartit (Gabungan UI, UGM dan ITB) yang juga dosen Fakultas Teknik UI, Tri Cahyono, keinginan dari negara maju untuk terlibat dalam pembiayaan dan pembangunan JSS ini, lebih kepada aspek investasi yang menjanjikan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Kalau saya lihat kepentingannnya sangat sederhana, di dalam resesi ini (ekonomi), big push pembangunan infrastruktur sangat penting. Seperti Jepang, Jepang sudah tidak punya isu lagi untuk membangun infrastruktur yang besar, maka dia semangat sekali melihat proyek besar seperti Selat Sunda maka dia masuk. Jadi kepentingannya lebih banyak kepada aspek ekonomi," ungkapnya kepada detikFinance, Rabu (9/5/2012).

Seperti diketahui negara maju seperti China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat serta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menyatakan minatnya untuk membiayai pembangunan mega proyek JSS.

Tri juga menekankan, jika pihak investor asing terlibat dalam pembiayaan ataupun pembangunan proyek JJS, perlu ada aturan main yang jelas untuk mengatur keterlibatan mereka.

"Iya, tadi Pak Dedy (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas) sudah jelas kalau aturan yang sekarang ini nggak cukup untuk mega project perlu ada diskusi khusus lagi karena kalau salah untuk proyek kecil, negara paling-paling hanya batuk, tapi kalau proyek besar negara bisa kolaps," sambungnya.

Terkait keterlibatan pengusaha Tomy Winata melalui konsorsium PT. Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) dalam pre feasibility study (pra FS) dan FS di proyek JSS. Tri mengaku keberatan jika perusahaan milik Tomy Winata bisa langsung mengerjakan proyek pembangunan JSS tanpa melalui mekanisme tender dahulu.

"Kalau pemerintah bersifat fair, katanya belum tentu dia yang dapat. Tinggal kita percaya atau nggak dengan apa yang diomongin sama pak Dedy (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bapenas), kalau nggak percaya itu agak sulit, kalau mau di kasih ke Pak Tomy (TW) saya nggak setuju, proses itu harus jalan semua terlepas dari si TW kayak apapun," tutupnya.

Seperti diketahui Artha Graha Network masuk dalam konsorsium Pemda Banten-Lampung yang menjadi pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Sebagai pemrakarsa, konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk studi kelayakan atau feasibility study (FS).

Dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda diatur beberapa hal antaralain penyiapan proyek keseluruhan harus selesai dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama.

Selain itu jika pemrakarsa dalam hal ini konsorsium Banten-Lampung dan Artha Graha tidak menjadi pemenang pelelangan proyek, maka mereka berhak memperoleh kompensasi biaya penyiapan proyek termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh pemenang tender.

Pada Perpres itu juga diatur pihak pemrakarsa (konsorsium) memperoleh prioritas untuk menjadi pemenang tender dengan kompensasi berupa tambahan nilai paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus), atau hak menyamakan penawaran (right to match), atau pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh pemenang lelang.

Beberapa waktu lalu Tomy Winata pernah mengatakan yang menentukan siapa investor atau mitra dari proyek JSS, akan ditentukan oleh pemenang tender KSISS/JSS. Walaupun secara peluang, konsorsium Artha Graha Network bersama Pemda Lampung-Banten mendapat hak keistimewaan atau right to match sebagai pemrakarsa untuk berpeluang sebagai pemenang tendernya.

"Pembangunan KSISS/JSS masih dalam proses FS (feasibility study) dan rencana partner pembangunannya tergantung pada pemenang tender nanti," kata Tomy beberapa waktu lalu.



(feb/hen)