Gara-gara BBM Subsidi, Warga Kalimantan Tutup Jalur Kapal

Jakarta - Ancaman warga Kalimantan ternyata benar dilakukan yakni memblokade jalur perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan untuk menghadang pengiriman kapal-kapal pengangkut batubara yang sejatinya akan dikirim keluar pulau khususnya Jawa.

Blokade jalur pengiriman tersebut dikarenakan tuntutan warga masyarakat Kalimantan yang diwakili para Gubernur/Kepala Daerah di Kalimantan untuk mendapatkan tambahan kuota BBM subsidi, jika ini tidak dilakukan maka dalam 3 bulan lagi BBM subsidi di Kalimantan habis.

Seperti diungkapkan Ketua DPD Himpunan Wirausaha Pengusaha Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalimantan, Addy Haeruddin pada Sabtu (26/5/2012) warga masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan selatan turun ke sungai memblokir kapal-kapal pengangkut batubara.

"Sabtu kemarin,seharian penuh terjadi pemblokiran Sungai Barito sehingga kapal pengangkut batubara tidak ada yang bisa lewat," kata Addy kepada detikFinance, Minggu (27/5/2012).

Diungkapkannya, berbagai elemen masyarakat Kalimantan Selatan, dari warga, mahasiswa, LSM dan. Lainnya turun ke sungai dengan ratusan perahu air jenis klotok dan blokir jalur sungai.

"Ratusan perahu klotok yang berisi berbagai elemen masyarakat turun ke tengah sungai dan menghadang kapal tongkang pengangkut batubara," ujarnya.

Praktis akibat pemblokiran tersebut tidak ada satupun kapal tongkang pengangkut batubara yang berhasil lewat.

"Seharian penuh tidak ada kapal tongkang yang lewat. Kami tidak tahu apakah hari ini masyarakat juga melanjutkan aksinya, namun kami harapkan peristiwa ini membuat para pejabat di pusat (Jakarta) sana. Mengerti kondisi kami di Kalimantan dan segera mengambil keputusan sesegera mungkin," tandasnya.

Sebelumnya sebanyak 4 kepala daerah, yang diwakili Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil gubernur (wagub). Kalimantan tengah, Wagub Kalimantan Timur, Wagub Kalimantan Barat memohon kepada DPR agar mengijinkan pemerintah melakukan penambahan kuota BBM bersubsidi.

Total permintaan BBM subsidi (premium dan solar) sebesar 3,4 juta KL. Namun untuk saat ini pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hanya sanggup menambah 5% dari kuota BBM subsidi Kalimantan tahun 2012.

Pasalnya jatah yang ada dari 40 juta KL berdasarkan APBN-P 2012 hanya tersisa 2,5 juta KL, dimana dari sisa tersebut milik seluruh daerah dan harus dibagi-bagi adil.

Apalagi sisa 2,5 juta KL tersebut semuanya berupa Premium sementara solarnya sudah habis dibagi.



(rrd/dru)