Berantas Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas Sulit Dilakukan

Jakarta - Pemberantasan korupsi melalui anggaran dinas yang dilakukan para PNS sulit dilakukan. Meski sudah banyak imbauan dari pihak atasan kepada para pegawainya untuk tidak sekali-kali melakukan penyelewengan anggaran perjalanan dinas namun hal tersebut dinilai tidak akan berhasil.

"Tidak mudah menertibkan perjalanan dinas PNS kalau pendekatannya top down, hanya berupa perintah dan larangan dari atas," ujar Ekonom Dradjad Wibowo kepada detikFinance, Minggu (27/5/2012).

Menurut Dradjad, banyak faktor yang membuat pendekatan top down, bahkan pengawasan oleh Irjen dan pemeriksaan oleh BPK sekalipun bisa gagal mencegah penyelewengan. Salah satunya karena harga-harga yang terkait dengan perjalanan sangat bervariasi.

"Contohnya, harga tiket pesawat saja bisa berbeda cukup besar untuk jam keberangkatan yang berbeda meski di hari yang sama dengan maskapai yang sama. Belum lagi kalau ada diskon yang bervariasi. Kamar hotel pun sangat bervariasi, dan ada diskon," jelasnya.

Kedua, lanjut Drajad, skala penyelewengan itu nilainya kecil per penyelewengan, tetapi jumlah penyelewengannya bisa belasan bahkan puluhan juta kali.

"Penyelewengan yang dilakukan seorang PNS dalam satu kali perjalanan dinas mungkin nilainya bebarapa ratus ribu Rupiah. Mungkin ada sedikit kasus yang lebih dari Rp 1 juta. Tapi yang melakukan penyelewengan ini ratusan ribu PNS dalam beberapa kali perjalanan dinas. Kondisi ini mempersulit penertiban," ungkapnya.




(nia/dru)