detikfinance

5 Provinsi Dapat Alokasi Rp 510 Miliar untuk Proyek Sanitasi

Zulfi Suhendra - detikfinance
Selasa, 29/05/2012 10:56 WIB
http://us.images.detik.com/content/2012/05/29/4/105654_toilet.jpg
Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kucurkan US$ 60 juta untuk program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) di 5 provinsi di Indonesia. Program sanitasi bertujuan untuk menjaga kesehatan lingkungan diantaranya pengelolaan air pipa pembuangan dari MCK.

Program ini telah dicanangkan pada tahun 2011 sampai dengan 2014 untuk mendukung program PNPM Mandiri Perkotaan yang disebut SPBM bagian dari Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI).

"Sasaran dari program ini adalah penduduk miskin di perkotaan terutama kaum perempuan rentan marjinal yang berada di daerah rawan sanitasi," ungkap Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono, di kantornya, Selasa (29/5/12).

Sumber pendanaan US$ 60 Juta ini merupakan pinjaman yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) yang selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

"Setiap lokasi dapat Rp 350 juta, dan itu cukup dapat melayani sekitar 100 KK (kepala keluarga)," tuturnya.

Menurut Budi, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai target Millenium Development Goals bidang sanitasi yaitu meningkatkan akses pelayanan sanitasi di perkotaan hingga mencapai 62,41% di tahun 2015.

Program ini akan dilakukan secara bertahap di 1.350 kelurahan, 34 kabupaten/kota di 5 provinsi yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulsel, dan Sulut.

"Kabupaten/kota yang dapat SPBM ini adalah kabupaten/kota yang sudah mengikuti program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) tahun 2009-2010 yang telah menyatakan minatnya untuk membangun sarana pengolahan air limbah berbasis masyarakat," papar Budi.

Budi mengungkapkan, teknologi yang digunakan untuk pembangunan sarana sanitasi ini mencakup pembangunan MCK atau Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal (IPAL Komunal), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Hal ini ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah Daerah yang berkaitan pada tanggal 29 Mei 2012 di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum hari ini, disepakati bersama mengenai komitmen pelaksanaan kegiatan SPBM USRI.
(zul/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 21/07/2014 17:45 WIB
    Bos Blue Bird Bicara Soal Kursi Ketua Hipmi
    Jumat (18/07/2014) lalu, detikFinance berkesempatan mewawancarai Bayu Priawan Djokosoetono, Bendahara Umum Hipmi. Bayu dikabarkan mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum Hipmi selanjutnya.
  • Gb Minggu, 20/07/2014 09:52 WIB
    Tips Cermat Mengelola Uang THR
    Sudah mendapat suntikan Tunjangan Hari Raya (THR)? Jika tidak dikelola dengan bijak, bisa jadi THR hanya akan numpang lewat saja. Berikut tipsnya.
  • Gb Senin, 21/07/2014 20:59 WIB
    Pilih Tak Mudik, CT: Saya Tak Punya Kampung
    Bagi para perantau, kegiatan mudik Lebaran sudah menjadi tradisi setiap tahun. Namun bagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, kegiatan mudik tak berlaku.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut