detikfinance

Peraturan Perjalanan Dinas PNS Sudah Sampai di Meja Menkumham

Ramdhania El Hida - detikfinance
Selasa, 29/05/2012 11:10 WIB
http://us.images.detik.com/content/2012/05/29/4/pns1luar.jpg
Jakarta -Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin akan mengesahkan peraturan terbaru soal perjalanan dinas bagi PNS. Amir mengaku telah menerima pengajuan aturan tersebut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

"Saya kira sudah ada (pengajuan peraturan dari KemenPAN RB)," jelasnya saat bertemu di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Menurut Amir, pengaturan terkait anggaran dinas ini sangat baik guna melakukan penghematan anggaran belanja pemerintah.

"Saya kira bagus, tapi sebelum UU (peraturan) itu berlaku, inisiatif kementerian untuk mendorong memaksimalkan penggunaan IT, sehingga cara-cara konvensional dan sebagainya bisa dikurangi yang itu kan memerlukan biaya perjalanan dan sebagainya," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Amir, fasilitas kantor dapat dioptimalkan guna menjalankan koordinasi dengan pegawai lain.

"Sehingga bisa mengoptimalkan fasilitas yang ada, yang mempunyai gedung-gedung pertemuan, yang mempunyai balai-balai serbaguna dan ini juga mengurangi, meminimalisasi, rapat-rapat di luar," tandasnya.

Kementerian PAN & RB) telah menyiapkan aturan tentang perjalanan dinas, dalam bentuk peraturan presiden (Perpres). Rencananya jika aturan itu sudah keluar perjalanan dinas PNS akan dibatasi, melalui beberapa strategi.

"Yang bisa kita tetapkan adalah peraturannya, selembat lambatnya bulan Juli sudah bisa selesai," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB) Eko Prasojo beberapa waktu lalu.

Eko mengakui pembatasan perjalan dinas PNS sampai saat ini masih dicari formula yang pas. Saat ini ada beberapa pemikiran antaralain pembatasan dengan jumlah hari misalnya seorang PNS hanya melakukan perjalanan dinas berapa hari dalam setahun. Selain itu, akan ada ketentuan berapa maksimal suatu acara perjalanan dinas bisa berapa PNS yang diberangkat dalam satu kegiatan.

"Sedang kita hitung pakai apa, ada yang pakai prosentase ada yang pakai angka. Ini yang sedang dipikirkan apakah yang dikurangi frekeunsi, atau jumlah orang yang berjalan, atau jumlah orang yang boleh berjalan. Ini masih dipikirkan, akan keluar regulasi baru, akan ada perpres, soal pengaturan perjalanan dinas, kita akan koordinasi dengan kemenkeu," katanya.
(nia/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 21/07/2014 17:45 WIB
    Bos Blue Bird Bicara Soal Kursi Ketua Hipmi
    Jumat (18/07/2014) lalu, detikFinance berkesempatan mewawancarai Bayu Priawan Djokosoetono, Bendahara Umum Hipmi. Bayu dikabarkan mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum Hipmi selanjutnya.
  • Gb Minggu, 03/08/2014 18:18 WIB
    Ini Penyebab Klaim Asuransi Kecelakaan Tak Bisa Cair
    Beberapa kasus ada saja pemegang asuransi kecelakaan yang sulit mencairkan klaimnya. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan klaim asuransi kecelakaan sulit atau bahkan tak bisa cair.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut