MS Hidayat: Negara Penghasil SDA Sering Jadi Pecundang, Indonesia Jangan!

Jakarta - Kebijakan pemerintah yang menerapkan bea keluar atau pajak ekspor barang tambang mentah mendapat protes banyak pihak termasuk Jepang. Namun pemerintah tidak ingin Indonesia jadi pecundang.

Menteri Perindustrian MS. Hidayat mengatakan, banyak negara penghasil sumber daya alam (SDA) pada akhirnya menjadi pecundang karena SDA-nya dikeruk habis-habis secara mentah oleh pihak luar.

Dikatakan Hidayat, ada teori kutukan ekonomi bagi negara penghadil SDA. Karena penghasil SDA malas mengelolanya dan akhirnya dikeruk pihak lain tanpa memberikan nilai tambah.

"Seringkali negara penghasil SDA hanya mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan dengan hanya mengeruk lalu diekspor langsung tanpa mau sedikit usaha untuk mengelola," tegas Hidayat di kantornya, Jalan Gator Subroto, Jakarta, Rabu (13/6/2012).

Nanti setelah semua SDA-nya habis, apa yang terjadi? Negara penghasil SDA tersebut akan ditinggalkan investornya, hilang pendapatan besarnya dan ujung-ujungnya tidak mampu mensejahterakan rakyatnya.

"Setelah habis, mereka ditinggalkan, negara tersebut hanya akan jadi pecundang, apakah Indonesia mau seperti itu?," ucapnya.

Dikatakan Hidayat, tentunya Indonesia tidak ingin seperti itu, Indonesia jangan sampai jadi pecundang, mulai saat ini harus berusaha keras untuk mengelola sendiri SDA-nya, tingkatkan nilai tambah.

"Makanya pemerintah mengkeluarkan aturan larangan ekspor bahan mentah pada 2014, kenakan bea keluar, contoh saja seperti Tiongkok susah sekali kalau mau ekspor bahan mentah, bea, pajak ini itu dan banyak lagi, kita ingin lakukan hal yang sama, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Kalau industri hilirnya berkembang, Indonesia memiliki nilai tambah sangat besar, tercipta lapangan kerja.

"Contoh kalau kita ekspor bijih nikel, diolah negara lain menjadi stainles, kita beli itu harganya naik menjadi 105 kali dari harga bahan bakunya," tandasnya.

Hal ini disampaikan Hidayat berkaitan dengan protes Jepang ke WTO terkait aturan pajak ekspor bahan tambang mentah yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Kebijakan ini membuat smelter di Jepang terancam 'menganggur' karena selama ini mendapat pasokan dari Indonesia. Padahal pemerintah berniat agar industri smelter di Indonesia bisa berkembang dan memberikan nilai tambah ekonomi.



(rrd/dnl)