MS Hidayat: PGN Harus Turuti Kemauan Pemerintah

Jakarta - Kalangan industri pengguna gas memprotes kenaikan harga 55%, pemerintah ingin jadi penengah antara industri dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Walau perusahaan publik, PGN tetap harus mau turuti pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat di kantor Kadin, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/6/2012).

"Kita akan ajak PGN kompromi, duduk bersama hari ini, karena dari sisi saya, saya memahami permasalahan industri atas kenaikan harga gas ini, apalagi sebentar lagi memasuki bulan puasa (Ramadhan), harus ada keputusan jalan keluar dari polemik ini,” kata MS Hidayat ketika ditemui di Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Selasa (19/6/2012).

Bahkan jika pemerintah meminta PGN untuk merevisi kenaikan harga gas ke industri, PGN harus menuruti apa mau pemerintah. "PGN memang perusahaan publik yang orentasinya pada keuntungan sebesar-besarnya, tapi jangan lupa sebagian besar saham PGN masih dimiliki pemerintah, jadi kalau pemegang saham terbesarnya minta ya harus dituruti," ujarnya.

Hidayat yakin PGN akan melunak, karena dia dengan Direktur Utama PGN sudah duduk bersama dan berdiskusi. "Dan secara empat mata sudah menyetujui apa maunya kami," imbuh Hidayat.

Namun Hidayat tidak bisa memastikan apa saja yang dikehendaki pemerintah. "Pemerintah kan bukan berarti saya, ada maunya Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan lainnya. Tapi kalau saya hanya minta kejelasan," katanya.

Kejelasan tersebut adalah kenaikan harga gas tidak akan membebani industri, apalagi menjelang masuknya bulan puasa, dan kejelasan penentuan harga gas di masa yang akan datang.

"Apapun yang diambil keputusannya hari ini, pemerintah juga harus sadar jika memberikan sepenuhnya harga gas dari hulu secara business to business maka harga gas ke hilir akan ditentukan pasar internasional, apalagi harga gas ekspor ke Singapura mencapai US$ 16,5/MMBUTD,” ungkapnya.

“Jadi tidak terlalu jauh dengan harga internasional. Namun di sinilah kita pertanyakan komitmen PGN apakah tetap mengeruk untung sebesar-besarnya tetapi melupakan kebutuhan dalam negeri dan nasionalnya atau sebaliknya,” tegasnya.




(rrd/dnl)