detikfinance

Jamsostek: Masih Banyak Perusahaan Belum Tertib Bayar JHT

Feby Dwi Sutianto - detikfinance
Senin, 25/06/2012 13:37 WIB
//images.detik.com/content/2012/06/25/4/133758_kartujamsostekkecil.jpg
Jakarta -PT. Jamsostek (Persero) menilai masih banyak perusahaan nakal yang melakukan kecurangan dalam proses pengurusan Jaminan Hari Tua (JHT).

Demikian disampaikan Direktur Pelayanan Jamsostek, Djoko Sungkono seusai acara Jamsostek Journalist Club di Gedung Jamsostek, Jakarta, Senin (25/6/2012).

"Itulah dinamika, masih ada perusahaan yang belum tertib. Masih ada perusahaan yang mendaftarkan sebagian tenaga kerja dan upah," ungkapnya.

Djoko menyatakan perusahaan pengelola JHT ini mencatat adanya peningkatan peserta Jamsostek setiap tahun. Per tahun, sebanyak 2 juta peserta baru dari pekerja swasta yang terdaftar.

Dia menyebutkan hingga saat ini ada sekitar 30 juta pekerja yang telah terdaftar mengikuti program JHT di Jamsostek. Namun, hanya 10,6 juta pekerja yang secara aktif mengikuti program JHT. Sehingga untuk memaksimalkan program dan kesadaran tentang penting program JHT, Jamsostek secara berkala melakukan sosialisasi.

"10,6 juta peserta aktif, yang pasif itu sekitar 20 juta," imbuhnya.

Djoko menambahkan besaran iuran JHT yang dikenakan kepada setiap pekerja sebesar 5,7 persen dari upah yang diterima setiap bulannya.

"Iurannya 3,7 persen bagi perusahaan dan 2 persen dari upah yang diterimanya. Itu yang ditetapkan saat ini," pungkasnya.
(feb/nia)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 27/10/2014 11:44 WIB
    Wawancara Khusus Menkeu
    Bambang Brodjonegoro: Kita Sebagai Menteri Bukan Superman
    Salah satu menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang didapuk sebagai Menteri Keuangan. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia ini tidak asing dengan lingkungan Kementerian Keuangan.
  • Gb Kamis, 30/10/2014 08:45 WIB
    Ellen May: Bye-bye QE
    Quantitative Easing, kebijakan Pelonggaran Kualitatif adalah sebuah kebijakan moneter di AS. Sekarang kebijakan ini sudah selesai.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut