Wow! BPK Tidak Beri Rapor Merah Kepada Semua Kementerian/Lembaga Tahun Ini

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan 34 kementerian/lembaga tahun 2011. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 27 kementerian/lembaga, dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap 7 kementerian/lembaga.

"Prioritas pemberian WTP dan WDP pada masing-masing lembaga/kementerian ada prosesnya," ujar anggota BPK Agung Firman Sampurna kepada wartawan dalam jumpa pers di Pusat Diklat BPK, Kalibata, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Berdasarkan laporan BPK, kementerian/lembaga yang mendapatkan opini WDP antara lain Mahkamah Agung, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengawas Nuklir, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

sedangkan, K/L yang mendapatkan WTP antara lain MPR, DPR, DPD, MK, KY, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Arsip Nasional, Lembaga Administrasi Negara, BPKP, Kementerian Sekretariat Negara, Perpusnas, BPK, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kemenkokesra, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, BNPB, BNP2TKI, BKKBN, KPP dan PA, BPPT, BATAN, LAPAN, KRT, LIPI, BAKOSURTANAL.

Penilaian BPK ini meliputi 4 hal, yaitu kesesuaian terhadap akuntansi pemerintah, pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem Pengelolaan internal.

"Sebagai contoh kementerian/lembaga yang mendapatkan WDP adalah Kemenperaf dan Kemkominfo, untuk kemenperaf dinilai kurang karena Aset-aset barang purbakala status kepemilikannya masih menjadi masalah sedangkan untuk Kemkominfo adalah masih menjadi masalah pada management piutang yang masih belum terlalu baik." tambah Auditor Utama KN III Widodo Harlo Mumpuni.



(nia/nia)