Churchill Tuntut RI Rp 18 Triliun, Pemerintah Punya 'Kartu As' Untuk Melawan

Jakarta - Churchill Mining Plc merasa dirugikan akibat dicabutnya izin usaha pertambangan (IUP) milik anak perusahaannya yakni Ridlatama dan menuntut Indonesia US$ 2 miliar atau Rp 18 triliun di Pengadilan Arbitrase Internasional. Padahal Ridlatama beroperasi di Kutai Timur (Kutim) secara ilegal.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, Ridlatama beroperasi di atas lahan hutan produksi di Kutim.

"Saya tidak kenal Churchill, tidak ada Indonesia kenal Churchill, kita kenalnya Ridlatama (anak perusahaan Churchill), tapi dia beroperasi di hutan produksi dan kami tidak ada menemukan izin mereka di kami (Kementerian Kehutanan)," kata Zulkifli ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Zulkifli mengatakan,karena belum adanya izin penggunaan lahan hutan produksi dari Kementerian Kehutanan, artinya Ridlatama beroperasi ilegal di Kutim.

"Izinnya tidak ada, padahal mereka sudah ngebor, sudah eksplorasi dan sudah listing di London serta jual sahamnya, padahal tidak ada izinnya di kami," tegasnya.

Dengan dasar tidak memiliki izin tersebut, Zulkifli bilang merupakan salah satu argumen atau senjata untuk melawan Churchill di Pengadilan Arbitrase Internasional .

"Ini salah satunya senjata kita nanti, yang jelas urusan tambang dengan segala izinnya bukan urusan saya (Kemenhut) jadi urusan saya beroperasinya Ridlatama di kawasan hutan dan kami tidak pernah keluarkan surat izin untuk mereka," tandasnya.



(rrd/dnl)