Cost Recovery 'Panas', Bos BP Migas Salahkan DPR

Jakarta - Target dana cost recovery US$ 15,13 miliar atau sebesar US$ 44,69 per barel untuk kegiatan migas tahun ini dipermasalahkan DPR dan jadi isu panas. Padahal ini terjadi karena perubahan hitungan DPR.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) R. Priyono dalam acara Diskusi Panel Peluang Bisnis Hulu Migas di Indonesia yang diadakan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (10/7/2012).

"Dewan merubah hitungan besaran cost recovery dari yang seharusnya hitungan fiskal menjadi hitungan akutansi, jadi seolah telalu besar dan tidak berimbang," kata Priyono.

Dikatakan Priyono, jika hitungan cost recovery dihitung dengan hitungan akutansi, maka terlihat cost recovery membuat penerimaan negara menjadi turun drastis.

"Padahal kan tidak, justru cost recovery akan membuat penerimaan negara meningkat, karena memacu bisnis migas di sektor hulu meningkat, membuat kontraktor semangat mencari minyak," katanya.

Jadi, kata Priyono, kalau cost recovery dihitung menggunakan hitungan kebijakan fiskal, maka akan ditemukan netto (pendapatan bersih) yang meningkat.

"Jadi dilihat itu netto yang didapatkan negara,bukan besaran cost yang dibayarkan negara ke kontraktor. Hal inilah yang membuat perdebatan cost recovery seolah terus memanas di DPR." ucapnya.

Priyono juga meminta kepada insinyur ahli-ahli perminyakan agar lebih banyak berbicara di media agar meluruskan isu-isu Migas yang berkembang saat ini.

"Pasalnya banyak para ahli perminyakan yang banyak ngomong di media bukan berasal dari ahli yang berbaground insinyur jadi omongannya kadang tidak pas," tandas Priyono.



(rrd/dnl)