BPK: Masih Banyak Proses Tender 'Kotor' di Pemerintahan

Pangkal Pinang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan proses tender proyek pada institusi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan menggunakan mekanisme saat ini ternyata masih memiliki celah kebocoran.

BPK menilai para peserta tender bisa melakukan kesepakatan diluar proses tender sehingga membuat proses tender seolah-olah bersih.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan hal tersebut sangat sulit terdeteksi dengan menggunakan fungsi audit biasa.

"Tetapi ada kejadian di luar sistem itu tidak akan terdeteksi. Ambil contoh ini semua peserta lelang datang kesini ini lelang. Sesudah datang dari sini mereka datang ke warung padang (misalnya) kemudian dia kompromi, daripada kita bertarung sudah kita sepakat yang dimenangkan si A saja. Yang lain akan kebagian, ini yang tidak akan terdeteksi oleh si auditor," ungkap Hasan kepada wartawan di Pangkalpinang Povinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (10/7/2012).

Hasan menjelaskan, proses kesepakatan antara peserta lelang sulit terdeteksi oleh auditor BPK karena harga yang ditawarkan oleh pemenang tender ternyata memiliki harga yang wajar dan bahkan bisa menawarkan harga relatif paling murah.

"Di atas kertas semua proses pelelangan sudah memenuhi peraturan jadi itu yang sering disebut dengan tender arisan. Harga sudah paling murah masih di bawah HPS. Ternyata dikemudian hari ada yang bisa membuktikan mereka saweran, kemudian ngasih ke saya," sambungnya.

Hasan menilai, hal tersebut akan terungkap jika BPK memiliki kewenangan melakukan aktivitas penyadapan dan pengintaian. Tetapi menurutnya, BPK tidak memiliki wewenang sejauh itu.

"Itu akan terdeteksi jika menggunakan metode-metode penyadapan, pengintaian dengan audit kayak apa tidak terungkap kecuali etapaun audit itu mempunyai keterbatasan," tutup Hasan.



(feb/dru)