PPATK: Pilkada Yes, Politik Uang No Way!

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk memilih Gubernur DKI berdasarkan hati nuraninya. Tidak berdasarkan uang maupun praktik jual beli suara.

"PPATK adalah anak kandung demokrasi, lembaga ini ada untik menjaga APBN/APBD supaya target penerimaannya dan pengeluarannya sesuai dengan sasaran demi keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kemakmuran rakyat. Itu yang dijaga PPATK tentunya bersama dengan Kementerian dan Lembaga pemerintah lainnya," kata Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso kepada detikFinance, Selasa (10/7/2012).

"Pilkada sebagai perwujudan proses pemilihan pimpinan daerah secara demokratis wajib didukung oleh semua komponen masyarakat. Mencoblos itu adalah hak konstitusional rakyat yang harus digunakan sebagai tanggung jawab kita," tambahnya.

Menurut Agus, hanya proses demokrasi yang bertanggung jawab dan bersih dari praktik transaksional jual beli suaralah yang mampu mengantarkan pemimpin yang terpilih.

"Serta mempunyai kemampuan mengendalikan roda pemerintahan daerah secara kuat, karena tidak ada beban politik balas budi. Praktik jual beli suara atau money politics atau dikenal juga dengan serangan fajar bukanlah cara berdemokrasi," tuturnya.

Agus mengatakan, pihaknya siap untuk terus memantau dan menelusuri seluruh transaksi mencurigakan terkait Pilkada DKI. Ia mengharapkan tidak ada praktik tercela dalam hal pemilihan DKI-1.

"Pilkada Yes, politik uang No Way," tutup Agus.


(dru/dnl)